Loyalitas Para Wayang Politik

0

SATU-satunya pusat perhatian publik saat ini adalah lakon para politisi di DPR.

Bukan menarik di tonton karena masing-masing politisi beda cara memperjuangkan kepentingan publik, tapi sekedar
memastikan apakah para politisi ini masih benar-benar sebagai wakil rakyat atau bukan.

Kalau pada akhirnya ditemukan jawaban bahwa politisi DPR bukan lagi sebagai representasi dari pihak yang
memilihnya, lantas mereka itu mewakili siapa.

Kepentingan siapa yang sedang mereka perjuangkan selama ini.

Apakah yang diperjuangkan masih murni perjuangan lahir batin atau sekedar sebuah lakon yang alur ceritanya diskenariokan sang sutradara.

Atau seni pertunjukan pewayangan yang cerita dan gerak di kendalikan para dalang.

Lantas siapa sutradara dan dalang di balik layar itu. Memang selama ini pihak yang berurusan dengan pihak KPK adalah pimpinan partai politik, anggota DPR/DPRD, kepala daerah, dan pengusaha. Ada juga unsur lain, tetapi tetap terkait kerjasama pula dengan elit-elit partai politik yang tertangkap.

Masih banyak kasus-kasus besar yang diduga belum terungkap.

Kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) pada Mei 2019 lalu bahwa ada 18 kasus korupsi lama dan dalam skala yang relatif besar belum dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sas sus yang menghiasi diskusi publik dari tataran elit hingga sekelas rumah kopi menyebutkan sejumlah kasus yang diduga melibatkan sejumlah politisi besar yang hingga kini masih mengendalikan partai politik seperti bailout Bank
Century, proyek pembangunan di Hambalang, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, isu suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia hingga proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Mempertahankan kewenangan KPK yang terlalu besar, tentu sangat mengancam kedudukan para politisi. Bukan sekdar mengancam hilangnya kedudukan, tetapi mengancam putusnya kerjasama yang saling menguntungkan masing-masing selama ini. Ribut-ribut di DPR, sebagian besar bukan peristiwa politik yang alami, namun kuat dugaan merupakan
skenario para dalang politik. Mereka pemilik kekuasaan besar.

Punya keleluasaan menggantikan anak buahnya jika tidak loyal.

Jadi sesungguhnya para politisi di DPR kita hanya sekedar wayang yang segala bentuk gerakannya dikuasai oleh dalang dibelakang layar.

Kedudukan rakyat yang seharusnya bertindak sebagai dalang, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Penolakan publik atas revisi UU 20/2002 tentang KPK tidak digubris.

DPR seakan lupa dari mana mereka berasal dan siapa yang menghidupkan mereka dengan gaji dan fasilitas mewah.

Revisi UU KPK ini akan secara otomatis “memutihkan” dugaan korupsi super megah yang selama ini belum sempat dituntaskan KPK.

Wajah KPK versi revisi akan memiliki kewenangan baru yakni menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Joko Widodo yang baru saja diagung-agungkan karena untuk kedua kalinya terpilih sebagai Presiden ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menari-nari meniru gerak tari para dalang dibelakangnya.(**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here