harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda
bolsel
syarikatislam

Liando: Dana Hibah Terlambat Akibat Beda Asumsi

Harimanado.MANADO- Silang pendapat besaran dana hibah pemilihan kepala daerah (pilkada) di Manado harus cari solusi.

Johnly E Tamaka(kanan) & Ismail Harun(kiri)
Johnly E Tamaka(kanan) & Ismail Harun(kiri)

Idealnya dana hibah pemerintah (Naskah Perjanjian Hibah Daerah/NPHD) ditandatangani 1 Oktober. Namun, banyak KPU dan Bawaslu di Sulut belum melakukan tanda tangan bersama pemda masing-masing.

Pengamat politik pemerintahan Unsrat Dr Ferry Liando mengingatkan tanda tangan NPHD jangan lewat 1 November 2019. Alasan Liando, tahapan pilkada serentak sudah jalan November.
“Berdasarkan pengalaman saat itu so tahapan sosialisiasi sudah jalan. Dan 1 Januari 2019 tahapan pengangkatan pps ppk dan KPPS,” kata pria berkacamata ini.
Setiap Pilkada selalu ada riak. Sumbernya di besaran anggaran. Antara penyelenggara dan pemda tidak punya kesepahaman. Ini salah satu yang menghambat belum ditandatanganinya NPHD.
Related Posts
jrbm

“Anggaran yang ditawarkan tidak cocok dengan kesiapan anggaran milik pemda,” tegasnya.

Di sisi lain, kata Liando, dana pilkada setiap pemda mencukupi. Akan tetapi, pemda punya pertimbangan, untuk skala prioritas. Apalagi di sebagian daerah terjadi beda paham antara bawaslu, kpu dengan Pemerintah daerah.

“Bawaslu dan KPU menginginkan NPHD hanya satu kali untuk pembiayaan tahun 2019 dan 2020. Sementara pemda menginginkan 2 kali NPHD yakni NPHD 2019 dan NPHD 2020.

Kalau khusus Pemkot Manado, yang hanya menganggarkan Rp35 miliar, sementara permintaan KPU Manado Rp54 miliar. Liando berasumsi pemkot Manado berhati-hati. Jangan sampai ada prosedur hukum yang terlewati.

“Dasar hukum pencairan hibah itu harus kuat. Namun demikian jangan sampai terlambat dalam penandatanganan itu agar KPU juga bisa mempersiapkan diri,”katanya.

Seperti diketahui, KPU Manado mengancam menunda agenda Pilkada Manado tahun 2024, gara-gara pemkot Manado menolak mengaminkan permintaan KPU Manado.
Sementara itu anggaran Pilkada Bitung Rp32 miliar. Malah Pilkada Minut disepakati antara KPU dan Pemkab Minut Rp44 miliar.
Padahal jumlah pemilih dan penyelenggara di desa dan kelurahan di bawah jauh Kota Manado.(ian)

Leave A Reply

Your email address will not be published.