Foto Yusra Alhabsyi
MANADO-Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Utara (Sulut) mendesak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi segera memberikan pernyataan ke publik soal kepengurusan siapa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang benar-benar legal di Sulut. Pasalnya, menurut Ansor saat ini terinformasi ada 3 versi KNPI yang akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Sulut.
Related Posts
Hal ini ditegaskan Ketua GP Ansor Sulut Yusra Alhabsyi. Kata dia, Kesbangpol harus secepatnya memberikan keterangan ke publik soal polemik yang terjadi ini. Kesbangpol adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam urusan memberikan legalitas organisasi. Menurut Yusra hal ini tentunya agar supaya terang benderang dan tidak terjadi kerisauan diantarai OKP yang ada dalam menentukan pilihan.
“Ansor sebagai organisasi Kepemudaan Islam (OKPI) terbesar mendesak Kesbangpol memberikan ketegasan siapa yang ilegal secara administrasi pemerintah dan berhak menggelar Musda. Ini sudah pasti akan terjadi kebingungan diantara teman-teman OKP. Lantaran sudah ada 3 versi KNPI yang menyatakan menggelar Musda di Sulut. Dan semuanya mengaku sah secara hukum negara,”tandas personil Komisi 4 DPRD Sulut itu, tadi malam.
Ia menambahkan, hal ini buntut ketiga versi tersebut sama-sama mengklaim memiliki kelegalan di pemerintah dan berhak untuk melaksanakan Musda.”Sehingga itu Ansor berpendapat ini yang bisa menjadi dasar Kesbangpol harus segera turun tangan menangani persoalan ini. Polemik ini bisa memicu ketegangan diantara organisasi kepemudaan yang ada di Sulut,”tandas politisi PKB itu.(fjr)
