Liando: Singkirkan Ego dan Dendam///sub
Harimanado.MANADO – Sukacita pelantikan
Bupati dan Wakil Bupati Talaud Elly E Lasut (E2L)-Moktar Parapaga (E2L-MANTAP) Rabu, (26/2) belum mereka rasakan paripurna, lantaran di jam yang sama Gubernur Sulut Olly Dondokambey diharuskan mengisi SPT tahunan 2019.
Menyadari itu, E2L dan pasangannya akan merapat ke Gubernur Sulut Olly Dondokambey di kantor gubernur.
Jika ini terjadi menjadi pemandangan menyejukan bagi publik Sulut.Sebab sebelumnya, hubungan antara E2L dan OD sempat kaku lantaran pelantikan yang tak kunjung pasti.
“Beliau (OD) adalah pemimpin kami di Sulut. Dan langkah kami yang pertama adalah mencoba membangun kembali hubungan ini menjadi baik. Kemudian mengkomunikasikan,” ungkap E2L.
Yang pasti, kata E2L, pihaknya akan datang ke OD,l untuk melaporkan bahwa telah dilantik oleh Mendagri.
“Kami akan meminta bimbingan dan arahan dari beliau (OD) selaku gubernur untuk menjalankan tugas di Kabupaten Kepulauan Talaud,” ucapnya. Lebih jauh dikatakannya, sinergitas antara Pemprov Sulut dan Pemkab Talaud sangat penting.
“Itulah yang saya maksud. Kami akan mencoba menjaga, memperbaiki dan membangun hubungan yang baik dengan Gubernur Sulut. Apapun latar belakang yang ada,” tandasnya.
Menurut E2L, tidak datangnya OD dalam pelantikan karena bisa saja ada halangan. “Kami yang akan datang ke sana untuk menghadap beliau. Kemudian melaporkan hasil dari pelantikan hari ini,” katanya lagi.
Kata sejumlah pemerhati politik, pelantikan Elly-MANTAP ibarat pertandingan ada yang menang dan kalah.
Ini wajar dalam politik. Dan mereka hitung Elly-MANTAP sudah menang 4-1. Sejak keluar SK Mendagri 2017yang menyatakan Elly baru satu periode lebih.
Kemudian menang di Pilkada 2018. Kalah di putusan MA yang anulir SK Mendagri 2017.
Related Posts
Menang lagi di gelar perkara yang menghadirkan pakar hukum berkelas seperti Yusril Ihza Mahendra dan Rafly Harun. Terakhir mereka bisa dilantik Mendagri.
Terpisah, Pengamat Politik Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando mengatakan,
Mendagri telah melakukan dua hal sekaligus yakni menyelamatkan ketentuan konstitusional dan mengakhiri dinamika politik yang berkepanjangan.
Langkah Mendagri ini tepat karena tak ada satu klausul pun dalam UU Pilkada yang bisa membatalkan pelantikannya.
Sehingga tak ada satu celah bagi Mendagri untuk tidak melantik.
“Terlepas dari apakah ada mal adminitrasi terhadap dokumen yang akhirnya menjadi pegangan KPUD dalam penetapan pasangan calon, namun ketika yang bersangkutan telah sah sebagai calon kepala daerah, maka hasilnya pun konstitusional.
Dan inilah yang kemudian dijadikan pegangan Kemendagri dalam mengenakan Pak Elly sebagai bupati terpilih. Kedua, secara sosiologis, pelantikan ini telah mengakhiri suasana politik yang sempat panas.
Sehingga polarisasi yang terbentuk selama ini bisa dibendung dan menyukai kemudian politik yang normal,” ujar dosen pascasarjana itu, tadi malam.
Lanjutnya, ke depan peristiwa ini harus menjadi pelajaran. Perlu dievaluasi bersama mengapa ketegangan ini muncul. Perlu diurai satu persatu dari mana akar masalahnya.
Mengapa dalam satu institusi mengeluarkan SK yang berbeda. Mengapa SK terdahulu Dianulir oleh SK yang sama. Apa motif sehingga ada 2 SK yang berbeda. Polemik ini tidak mungkin akan terjadi jika saja pihak pemerintah pusat tidak mengeluarkan SK yang berbeda. Masalah ini harus ada yang bertanggungjawab.
“Perlu ada alasan mengapa ada 2 SK yang saling menganulir satu sama lain. Namun demikian dengan adanya pelantikan ini, suasana daerah akan lebih kondusif dan berjalan secara normal.
Hal yang perlu dilakukan Pak Elly adalah mengkonsolidasikan kembali rakyat Talaud yang sempat terkotak-kotak akibat pilihan politik berbeda. Rangkul pihak-pihak lawan yang sempat berseteru.
Agar pemerintahnya stabil, Pak Elly harus membangun komunikasi politik dengam Pak Gubernur Olly Dondokambey,” kata Liando.
Ia menambahkan, terlepas dari perseteruan politik masa lalu, Elly Lasut harus membagun hubungan dengan Pemprov. Tatap masa depan. Singkirkan ego atau dendam. Itu semua untuk rakyat Talaud. Program pemerintah Talaud tidak akan berjalan normal jika tidak mampu bersinergi dengan Gubernur.
“Sebab Gubernur itu selain kepala daerah, ia juga melekat wakil Pemerintah pusat di daerah. Banyak program dan kebijakan yang harus mendapat persetujuan gubernur seperti RAPBD, RPJMD ataupun Perda.
Belajar pengalaman ketika komunikasi buruk yang terjadi ketika Talaud dipimpin Manalip. Saat itu koordinasi tidak berjalan dan akhirnya menghambat kerja-kerja Pemerintah daerah,” tandasnya. (ian/an1)
