harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda
bolsel
syarikatislam

Manado Cocok PSBB, Sulut Masih Kabur

Harimanado.com, MANADO–Kasus positif di Provinsi Sulut terus merangkak naik. Dalam waktu dua bulan (15 Maret-18 Mei) tembus 116. Gubernur Sulut Olly Dondokambey didesak ajukan karantina khusus, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, syarat ajukan PSBB di Sulut kurang mendukung.
“ Agar efektif diperlukan peta yang detail dan jelas. Lah peta ini belum ada,”tandas Drs Agus Santoso Budiharso Msc, Ketua Lembaga Geospasial Bumi Nusantara dan juga Koordinator Ikatan Geograf Indonesia Wilayah Sulut ini.
Salah satu cendekiawan ICMI Sulut menegaskan hanya ada data. Tanpa peta sebaran yang detil. Sementara data keberadaannya belum berdasarkan by name dan by adrress.
“Artinya harus ada letak koordinatnya dari penderita. Nanti dibuatkan peta risiko covid, karena tidak seluruh Sulut ini punya tingkat risiko yang sama,”tutur mener Agus sambil menambahkan sudah minta data ke Tim Covid Sulut dengan format data gaya saya untuk dibuat peta risiko covid Sulut.
Dia malah mengusulkan yang cocok PSBB hanya Kota Manado. Dia telah membuat draft peta khusus Manado.
“Kalau Manado kerawanannya draftnya sudah saya buat, namun saya belum bisa ketemu penguasa Manado,” tandasnya.
Hal ini sebagaimana dikatakan Gubernur Olly Dondokambey. Kata orang nomor satu di Sulut itu, dari 15 kabupaten/kota di Sulut, baru Kota Manado yang mengusulkan PSBB.
Usulan PSBB Kota Manado harus disertai dengan upaya pencegahan Covid-19.
“Saya minta Walikota Manado jangan hanya mengusulkan, tapi langkah-langkah PSBB harus siap,” kata Gubernur Olly di Lobi Kantor Gubernur Sulut, Senin (18/5) kemarin.
Menurutnya, dengan menerapkan PSBB maka yang harus diperhatikan adalah konsekuensi hukum dan ekonomi.
“Jangan hanya sekedar PSBB, apa yang harus kita lakukan. Konsekuensinya apa. Percuma kalau ada PSBB kalau tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat,” tutur orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini.
Mantan anggota DPR RI menambahkan usulan PSBB harus disertai kajian.
Diketahui, usulan Kota Manado terapkan PSBB dikarenakan ibu kota Provinsi Sulut itu mendominasi kasus Covid-19 di Sulawesi Utara. Tercatat, 70 kasus positif dari total se Sulut ada sebanyak 116 orang positif. Daerah kedua terbanyak adalah Kota Tomohon 10 orang.
Selanjutnya, Kota Kotamobagu 9 orang, Minahasa 8 orang, Minahasa Utara 7 orang, Bitung 5 orang, Bolaang Mongondow Utara 2 orang serta masing-masing 1 orang positif adalah Bolaang Mongondow Timur, Talaud dan Minahasa Selatan.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Gerdi Worang menilai Sulut tak perlu PSBB yang penting harus disiplin dulu pake masker, jaga jarak serta tak boleh kumpul.
“Kalau di supermarket orang yang masuk harus dibatasi. Bukan kayak sekarang orang di supermarket tidak dibatasi jumlah yang masuk. Jadi di sini diminta pemerintah harus tegas terhadap kepada pengusaha ritel, “tuturnya.
Dia menjelaskan kepala daerah bersama perangkat harus mengerti akan arti PSBB.
“Camat harus turun liat langsung bagaimana itu petugas posko jalankan tugasnya Jangan sampai ada mobil yang cuma lewat membawa sembako malah dilakukan penahanan. Ini bahaya, karena bisa menimbulkan kenaikan harga dan penimbunan oleh warga. Jika di posko covid ada pertanyaan macam-macam oleh petugas, “tambahnya.
Jadi kata Worang, jika mau PSBB harus dipikirkan juga masalah ekonominya. “Karena otomatis pemerintah juga ikut membantu pembiayaan warganya,”tambahnya.
Sementara itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dibahas Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. Dikatakan Wali Kota Dr GS Vicky Lumentut, pihaknya mengajak partisipasi semua pihak, bersama mengkaji dan mempertimbangkan baik secara komprehensif soal PSBB. “Apakah sudah saatnya Kota Manado mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan melakukan PSBB? Saya mengajak pemerintah dan masyarakat patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan secara bersama bergotong-royong. Sehingga covid-19 secepat berakhir di Manado. Dan kita sudah dapat beraktivitas dengan normal kembali,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, pemberlakuan PSBB harus dipelajari dengan baik. Termasuk setiap konsekuensi yang ada, sesuai Permenkes nomor 9 tahun 2020. Antara lain, apabila Pemkot Manado mengajukan permohonan PSBB kepada Menteri Kesehatan RI, maka wajib menyampaikan informasi kesiapan daerah dalam beberapa aspek. Diantaranya ;
aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat (pangan dan sebagainya), sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial. “Juga aspek keamanan wilayah. Serta hak dan kewajiban Pemkot dan rakyat,” jelas Lumentut.
Terpisah, selain Manado hampir seluruh Kabupaten/Kota se Sulut belum mau mengajukan PSBB.
“Talaud sendiri belum memberlakukan PSBB, sehingga yang dapat dilakukan yaitu memperketat isolasi mandiri bagi pelaku perjalanan,” kata E2L.
Selain itu, lanjut E2L, pelaku perjalanan juga tak bisa seenaknya masuk ke kabupaten paling utara Indonesia tersebut.
“Adapun persyaratan bagi para pelaku perjalanan (yang ingin ke Talaud), yaitu memiliki notifikasi kesehatan yang diminta melalui satgas atau dokter yang berwenang,” tuturnya.
Gugus Tugas Covid-19 Kota Bitung melalui Juru Bicara Frangky Ladi mengatakan, sebenarnya yang utama adalah kesadaran kita untuk secara disiplin melaksanakan protokol kesehatan (penanganan) covid. “Untuk masuk pada PSBB perlu dikoordinasikan secara matang, baik dengan aparat keamanan, pengelola fasilitas kesehatan maupun instansi atau usaha logistik,”ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Tomohon Ir Harold Lolowang MSc mengakui, pengusulan PSBB belum jadi prioritas Pemkot Tomohon.
Karena harus dikaji secara komprehensif bahwa Kota Tomohon sebagai daerah perlintasan antara kabupaten dan kota.
“Sembari posko relawan tersebut memberikan himbauan agar masyarakat yang keluar rumah harus memenuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan diperiksa kesehatan dengan thermal gun,” tandas Lolowang.
Terpisah, Bupati Bolsel Haji Iskandar Kamaru mengatakan, untuk Kabupaten Bolsel dinilai belum memerlukan penerapan PSBB. Kendati demikian, pemerintah daerah terus memberlakukan social distancing physical Distancing. Selain itu, lanjut Bupati, yang perlu dimaksimalkan adalah pemantauan pelaku perjalanan di pos-pos penjagaan di wilayah pintu masuk Bolsel (perbatasan).
“Kalau Bolsel tidak perlu PSBB. Yang sekarang dilakukan adalah lebih disiplin, kemudian perketat penjagaan,” kata Iskandar.
Diketahui, sejauh ini Kabupaten Bolsel masih ‘zero’ (nol) jumlah warga yang positof covid 19.
Di tempat lain, Juru bicara Satgas Covid-19 Bolmong dr Debby Kulo mengatakan soal pengajuan kembali PSBB, saat ini masih menunggu petunjuk. Menurutnya, sebelunya Bolmong merupakan daerah pertama di Sulut yang mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan. Tapi kemudian usulan ditolak “Ada kemungkinan diajukan kembali, tapi kami masih tunggu petunjuk selanjutnya,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Bolmong Sulhan Manggabrani mendukung langkah Pemkab Bolmong jika ingin mengajukan kembali PSBB. Pasalnya sudah ada tiga daerah di Sulut yang menyandang daerah merah atau transmisi lokal. “PSBB sangat penting dikarenakan adanya peningkatan aktivitas warga ditengah wabah. Untuk itu kami sangat mendukung,”tandasnya.(***)

Leave A Reply

Your email address will not be published.