Oleh Ronny Serang
SANGIHE– Dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey sebagai perwakilan pemerintah pusat pada medio Mei 2017 tepatnya tanggal 22, maka pada bulan Mei tahun ini (2020) tanggal yang sama, pasangan dengan jargon Megahagho ini telah membilang usia 3 tahun.
Waktu itu, pasangan yang tidak diunggulkan ini mampu mematahkan semua prediksi politik, bahkan kemenangannya begitu fenomenal.
Namun perjalanan pemerintahan pasangan ini tak seindah kemenangannya, harus melewati banyak tantangan dan hambatan dalam penerapan program dan pelaksanaanya.
Bila dirunut sejak awal, setelah dilantik secara otomatis pasangan ini tidak bisa lagi mengutak- atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyesuaian program karena telah ditetapkan, tidak hanya sampai disitu. Setelah itu, peralihan ketahun ke dua, tantangan baru datang dari mitra kerja (Legislatif), karena tidak didukung oleh mayoritas suara di parlemen saat itu, sehingga ada disharominisasi yang berimplementasi pada batalnya sejumlah program seperti pinjaman daerah untuk perwujudan sejumlah infrastruktur yang dianggap penting, padahal sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Belum lagi hantaman bertubi- tubi sampai saat ini dari para pengkritik (dibaca; pencari salah) karena krtiknya sering tidak konstruktif hanya untuk membungkus interest pribadi.
Namun, Jabes Ezar Gaghana sebagai nakhoda beserta jajarannya, setiap hambatan dan tantangan itu tidak dijadikan alasan untuk tidak berkerja demi kesejahteraan masyarakat Tampungang Lawo.
Justru, Ketua Pelka Laki- laki Sinode GMIST yang mental petarungnya diasa oleh kerasnya karang dan hantaman ombak sebagai anak pulau, setiap kesulitan dijadikan peluang serta semua dinamika dan dialektika menjadi romantisme dalam bekerja, bekerja dan bekerja untuk menghasilkan bagi semua warga yang telah menaruh ekspektasi yang tinggi di pundaknya sebagai pemimpin daerah dengan 105 pulau ini.
Karena itu, mari kita menengok hasil kinerja yang telah dilakukan JEG – HH dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tiga tahun belakangan ini diberbagaidiberbagai sektor.
jika diukur melalui Indikator sosial ekonomi makro, bumi Tampungang Lawo mampu menunjukan track positif.
Dari sisi keseimbangan demografi dan luasan geografis, angka laju pertumbuhan penduduk, Pemkab Sangihe, tercatat telah mampu membendung pesatnya pertumbuhan penduduk, hingga sekedar menghasilkan angka 0,26 % pada tahun 2018, dari jumlah populasi sebesar 130.833 orang, dan 0,25 % pada tahun 2019, dari 131.163 orang, dengan pencanangan kampung KB, dan pemusatan konsentrasi pertumbuhan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, dari usaha untuk menekan angka pengangguran, tercatat juga Pemkab Sangihe mampu mengoptimalkan target angkanya, sehingga dari target 6,91% pada tahun 2018, mampu direalisasikan menjadi 3,71%, sedangkan pada tahun 2019, dari 6,74%, mampu ditekan, hingga 4,18%.
Pengerucutan persentasi angka kemiskinan dari 11,82% tahun 2018, menjadi 11,15% tahun 2019 (Angka penurunan, 0,67%), Peningkatan Indeks Pengembangan Manusia (IPM) dari 69,67% tahun 2018, ke 70,53% tahun 2019.
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) dari 69,60% tahun 2018, menjadi 69,96 tahun 2019, angka harapan lama sekolah (AHLS) dengan grafik 12,04 tahun pada 2018, dan 12,31 tahun pada 2019, dengan rata-rata lama sekolah, 7,99 tahun pada 2018 dan 8,04 tahun pada 2019, dan beberapa perkembangan lain, yang bisa dalam grafis situs BPS Sangihe (silakan dikoreksi bila salah).
Related Posts
Tidak hanya itu, gelar prestise Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di sematkan BPK, selama 3 tahun berturut-turut menjadi indikator pengelolaan keuangan ada di jalur yang benar dan konsistensi peningkatan performa fiskal, sebagai bentuk kepercayaan pengelolaan dana dari pemerintah pusat, peningkatan Dana Desa (Dandes) sebagai dampak kualitas sejumlah pemerintah desa yang baik, hingga berimbas pada pemberian piagam Penghargaan, desa Bahu, Kalasuge, Lehupu, Kuma 1, Basauh, Tenda, Nusa, Barangka, Biru, dan Ngalipaeng yang turut menyumbang kebanggaan tersendiri bagi ‘tau Sangihe’.
Bahkan yang paling baru, Konsisten mempertahankan Kategori B, dalam penilaian Performa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2018 hingga 2019. Dengan sedikit catatan, kategori B pada tahun 2018, dengan nilai 60,10, merupakan yang pertama bagi Pemkab sangihe, sejak sistem penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah di terapkan, isyarat sisi pelayanan birokrasi sangat baik.
Tentu angka- angka diatas tidak dihasilkan bim salah bim atau nongol begitu saja diatas kertas, namun angka ini dihasilkan dari apa yang dirasakan oleh masyarakat sebagai buah dari kerja pemerintah selama ini.
Karena angka diatas pula daerah ini banyak diganjar reward (tidak semua ditulis) baik dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang kapasitas dan kapabilitasnya jelas. Mulai dari meningkatnya penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2019 bahkan tertinggi di Sulut, pengelolah APBD terbaik dari Katadata disaat yang bersamaan Bupati Jabes Ezar Gaghana menjadi pembicara dan hanya ada tiga bupati seluruh Indonesia.
Poin dari sejumlah penghargaan itu, tentu dampaknya dirasakan masyarakat, sedikit contoh dari sektor infrastruktur kampung yang selama ini masih “terisolasi” karena ketiadaan akses jalan saat ini telah menikmati sehingga arus ekonomi menjadi lancar.
Kerinduan warga Sangihe khususnya para mahasiswa yang sedang menimbah ilmu di Unima boleh memiliki asrama telah diwujudkan dan sedang dibangun secara bertahap dan prestasi lainya.
Setelah dengan segala dinamikanya diusia tiga tahun, memasuki tahun ke empat pandemi covid- 19 hadir sebagai tantangan baru, tidak hanya menyerang dunia kesehatan tetapi juga ekonomi sehingga fokus pemerintah bergeser berserta pendanaanya.
Namun juga, tulisan ini tidak bermaksud memuji apalagi memuja pemerintahan sekarang, karena mereka (Bupati dan Wabup) juga manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, barang tentu ada program yang tidak dan belum terwujud apagi yang melibatatkan pihak ke tiga sebagai patner. Diantaranya yang selama ini digembor- gemborkan sebagai kegagalan, akan tetapi ini juga bukan sesuatu yang luar biasa, seperti pembangunan hotel dikawasan pelabuhan tua dan sektor lainya.
Jangankan bupati, gubernur, menteri bahkan presiden mengalami hal yang sama.
Contoh paling konkrit di daerah kita pembangunan kawasan perikanan terpadu di Kelurahan Santiago gagal padahal dicanangkan langsung oleh menteri DKP, satu- satunya wanita dalam kabinet saat itu yang memiliki tato di kakinya.
Karena manusia memang tidak sempurna, tapi setidaknya jalan menuju tangga maksimal telah dilakukan oleh JEG- HH.
Mari kita sama- sama mendoakan dan mendukung agar mereka tetap sehat dalam berkerja mewujudkan visi dan misi mereka ditengah ancaman covid- 19 dan berharap wabah ini cepat berlalu.
Silakan kritik mereka apabila ada kebijakan yang dinilai kurang pas tentu dengan santun dan membangun.
Seperti filosofi irisan bobengka yang tajam segala sisi, semoga tetap tanjam disemua sektor untuk membawa kebaikan bagi tanah Tampungang Lawo.
Malungsemahe.. !!!
