Harimanado.com – Lembaga DPRD Sulut menerima aspirasi dari sejumlah petani, Selasa (30/6). Para petani ini datang dari Forum Peduli Petani Cengkih (FPPC) Sulut, Asosiasi Petani Cengkih Indonesia, Asosiasi Petani Vanili Indonesia, HKTI, Komunitas Petani Vanili Sulut.
Berbagai hal disampaikan para petani. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN). DPRD Sulut pun menyikapi atas kebijakan Menko Perekonomian bahwa ada penurunan tarif PPN atas Sawit dan Kakao sebesar 2 persen.
“Berdasarkan aspirasi petani, kami mohon Presiden RI, Menko Perekonomian dan Menteri Keuanhan agar menindaklanjuti putusan MK Nomor 39/2016. Agar supaya semua hasil pertanian, perkebunan, kehutanan yang dikuasai rakyat banyak, tidak dikenakan PPN,” seru Anggota DPRD Sulut Wenny Lumentut usai menerima aspirasi petani.
Ditegaskan Ketua Fraksi Nyiur Melambai itu, PPN hanya dikenakan pada perusahaan-perusahaan multinasional yang mengelola sawit dan karet. Dirinya juga meminta presiden mencabut surat edaran Dirjen Pajak Nomor 24/2016 dan membebaskan PPN dari hasil pertanian yang dikuasai rakyat kecil.
“Jika demikian, maka harga akan naik. Sebab ada jual beli di situ,” tandasnya.
Dirinya juga menekankan bahwa cengkih itu tak layak pakai PPN. Karena belum ada nilai tambah. PPN dihapus pun tak ada efek bagi negara.
Related Posts
“Yang pokok itu adalah PPH. Kalau PPN dihapus, maka akan jadi multiplayer efek ekonomi di tingkat bawah sampai menengah. Nah, maka PPH dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Senada dikatakan Anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu. Diterangkannya, 70 persen warga Sulut kehidupanya bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan.
“Kalau dikenakan pajak, maka kami anggap itu mematikan kaum petani. Silahkan berlakukan atau optimalkan objek pajak yang ada,” tandasnya.
Menurut personel Fraksi PDIP itu, jika PPN pertaian dan perkebunan diberlakukan, maka itu penghianatan kepada petani.
“70 persen warga Sulut menggantungkan harapan dari sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu adalah hasil utama warga Sulut. Baik kopra, cengkih, pala dan lainnya,” tuturnya
Dirinya sangat menyayangkan petani harus terima kenyataan penjajahan baru karena akan diberlakukan PPN.
“Saya berani katakan bahwa petani Sulut meminta kepada Jokowi batalkan PPN pertanian dan perkebunan. Jangan buat petani Sulut mencari kemerdekaan sendiri,” pungkasnya. (An1)
