harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda
PLN
how to make a woman squirt.like it https://www.weneedporn.online
like itjav the thai massage.
nude milfs

Ambang Batas Capres Turun, Liando : Setuju Asal Linier dengan Parliament Treshold

Harimanado.com, MANADO–Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan bahwa mayoritas fraksi di Senayan ingin agar ambang batas presiden atau presidential threshold di Pemilu 2024 diturunkan dari 20 persen ke angka antara 10 hingga 15 persen kepemilikan kursi.

Presidential threshold adalah syarat kepemilikan kursi DPR bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengusung capres dan cawapres.

“Kita ingin agar presidensial threshold tersebut diturunkan dari 20 ke antara 10 sampai 15. Saya melihat kecenderungan fraksi-fraksi dalam soal presidensial threshold tersebut seperti itu,” kata Arwani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (7/7).

Dia menerangkan bahwa ide penurunan ambang batas presiden tersebut merupakan sebuah pemikiran baru yang lahir dari pengalaman penyelenggaraan Pilpres 2019 silam.

Menurutnya, kondisi masyarakat yang terbelah karena Pilpres 2019 hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden serta wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menjadi salah satu latar belakang lahirnya ide tersebut.

Selain itu, lanjut Arwani, pemikiran untuk menurunkan ambang batas presiden juga lahir untuk menghadirkan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dibandingkan yang dihadirkan dalam dua pilpres terakhir.

“Potensi munculnya aspirasi yang berkembang, sehingga pada akhirnya kita tidak membuka seluas-luasnya tetapi setidaknya partisipasi masyarakat untuk bisa ikut kontestasi presiden itu tidak dalam ruang yang sempit,” tutur Wakil Ketua Umum PPP itu.

Related Posts
dlm artikel

Sementara itu, Pengamat Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando mengatakan, dirinya setuju dengan usulan DPR. Memang sebetulnya mbang batas Presidential Treshold harusnya tidak perlu ada, namun syaratnya harus linier dengan ambang batas parliament treshold. Menurutnya, undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahkan seperti dalam UU pemilu terdahulu menggunakan syarat ambang batas Presiden treshold bisa dimaklumi karena syarat ambang batas parlement treshold tidak begitu ketat. Sehingga jumlah parpol yang masuk parlemen masih begitu banyak sehingga agak sulit jika dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak mengunakan syarat ambang batas presidential treshold.

“Tahun ini sedang dalam pembahasan RUU pemilu oleh DPR dan berdasarkan pandangan sejumlah fraksi mendorong untuk menaikan syarat ambang batas parliement treshold dari dahulunya 4 persen menjadi 7 atau 10 persen. Jika syarat ambang batas parliement treshold makin dinaikan misalnya menjadi 7 atau 10 persen maka kemungkinan yang terjadi adalah parpol yang lolos di parlemen hanya menyisahkan sekitar 5 atau 4 parpol. Jika di DPR hanya terdiri dari 5 atau 4 parpol maka syarat Presidential treshold tidak relevan lagi. Tidak perlu ada penggabungan atau koalisi parpol untuk memenuhi syarat ambang batas sebagimana Pilpres-pilpres terdahulu,”urainya.

Lanjutnya, Dengan demikian semua parpol di parlemen wajib sebagai peserta Pilpres. Jika terdapat 5 parpol maka kemungkinan terdapat 5 pasangan calon. Jika ini benar akan terwujud maka yang bisa terjadi ke depan adalah pertama terjadi penguatan sistem presidensial. Selama ini dengan adannya koalisi parpol sebagai syarat untuk memenuhi ambang batas presidential treshold ternyata sangat menggangu efektifitas kerja pemerintahan. Presiden kerap tersandera kepentingan parpol pendukungnya karena Presiden tetap menjaga dan membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Menteri yang diangkat hanya lebih mengedepankan representasi parpol ketimbang kalangan profesional. Menteri berkeja bukan pada tuntutan publik tapi bagaimana kepentingan parpolnya terakomodasi.

“Kemudian Karena ambang batas parlemen treshold sangat rendah maka kursi terbagi pada 9 parpol Sehingga amat sulit bagi suatu parpol mengajukan calon tanpa berkoalisi. Pada pemilu 2014, PDIP sebagai pemenang pemilu hanya memperoleh
81,95 persen. Dengan demikian PDIP tak bisa mengajukan calon Presiden tanpa harus berkoalisi. Pada pemilu 2019 PDIP hanya memperoleh 19.68 persen. Koalisi parpol ternyata tidak sehat bagi demokrasi. Pada pemilu 2019 terjadi dua gerbong besar koalisi parpol. Yang terjadi adalah polarisasi pemilih. Head to head capres seperti model USA sepertinya belum cocok dengan kultur bangsa ini. Beda pilihan selalu dianggap sebagi musuh,”tutur Liando.

Selain itu, apalagi tim suksenya kerap mengadu domba dan memprofokasi. Jika dipertahankan ambag batas presidential treshold tetap 20 persen kursi tapi dalam posisi maksimal. Selama ini yang ditepakan adalah minimal. Jika dikunci maksimal maka tidak akan ada pengkaplingan atau penghubungan parpol yang banyak dalam satu koalisi sehingga menyebabkan jumlah calon hanya sedikit seperti pada pemilu 2019 dan terjadinya polarisasi besar di masyarakat. “Kalau ambang batas 20 persen dikunci maksimal maka jumlah calon yang muncul bisa lebih dari 2. Jika peserta Pilpres lebih dari 2 maka trauma Pilpres 2019 tak akan terulang lagi,”tandas dosen pascasarjana itu.

Diketahui, ambang batas presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang syarat partai atau gabungan partai yang boleh mengusung pasangan capres dan cawapres harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional.

Sejauh ini, terdapat sejumlah usulan terkait ambang batas presiden untuk Pemilu 2024 yang tengah disampaikan oleh seluruh partai politik yang berada di Senayan. Usulan angka itu beragam, mulai dari 5 persen, 10 persen, 15 persen, hingga yang ingin tetap 20 persen sebagaimana berlaku saat ini.(mts/bmw/fjr)

jrbm

Leave A Reply

Your email address will not be published.