harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda
PLN
how to make a woman squirt.like it https://www.weneedporn.online
like itjav the thai massage.
nude milfs

Bawaslu Didesak Adili Jaringan Pemalsu Dokumen Perseorangan

Harimanado.com, MANADO–Dugaan terjadinya praktek manipulasi data dukungan terhadap bakal calon perseorangan di Pilkada se Sulut mengencang. Disinyalir ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memainkan peran pengisian dokumen siluman alias palsu ini saat para bakal calon perseorangan melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini terbukti banyaknya masyarakat yang tidak mengakui memberi dukungan mereka kepada balon jalur independen tertentu.

Kredibilitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diuji dalam dugaan skandal ini. Lembaga penyelenggara pemilu didesak turun tangan jemput bola untuk melakukan proteksi terhadap segala bukti yang ditemukan saat proses pengawasan verifikasi faktual (Verfak) berjalan. Bawaslu diminta agar tidak perlu menunggu masuknya laporan masyarakat kemudian akan diproses.

“Kami mendesak Bawaslu agar segera memanggil pihak-pihak terkait dalam hal ini warga yang merasa dirinya tak memberikan dukungan, KPU dan bakal calon perseorangan beserta timnya. Masalah ini sudah membahayakan. Dimana pemaksaan untuk mendapatkan legitimasi dilakukan meskipun langkah itu adalah pelanggaran bahkan bisa berujung pidana. Kami minta Bawaslu memproses hal ini. Jika tidak masyarakat akan pesimis dengan kinerja Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran di Pilkada,”tandas salah satu warga Manado yang dirinya menjadi korban pemalsuan dokumen, Selasa sore kemarin.

Sementara itu, Direktur Tumbelaka Institute Taufik Tumbelaka menilai, pada pelaksanaan pilkada memang dibuka ruang untuk para figur yang memang memilih akan maju dalam kontestasi. “Namum tidak melalui jalur partai politik, namun memilih maju sebagai calon jalur perseorangan,” tuturnya.

Menurutnya, ada dua hal yang menarik. Yaitu jadwal pendaftaran dalam hal ini untuk penyerahan berkas kelengkapan dukungan dilakukan sebelum jadwal calon jalur parpol mendaftar. Padahal logika politiknya adalah lebih tepat jika bakal calon jalur parpol mendaftar lebih dulu, baru calon perseorangan karena akan memberi kesempatan calon pemilih untuk mendapatkan pilihan figur yang beragam. “Jadi jika tidak merasa cocok dengan bakal calon yang diajukan parpol, maka masyarakat bisa mendapat alternatif lain,” tuturnya.

Kedua, lanjutnya, adalah timbul kesulitan bagi bakal calon perseorangan yang akan mengumpulkan dukungan melalui kelengkapan dokumen yang akan diajukan kepada KPU karena tidak mudah.
“Perlu tim yang baik dan besar untuk turun kelapangan lalu tim pengambil data dukungan wajib diisi pihak-pihak yang jelas. Dalam arti dalam bekerja sesuai aturan dan tidak ‘nakal’,” ujarnya.

“Terkait dugaan ada kenakalan oknum, maka penyelenggara pilkada, KPU dan Bawaslu sebaiknya mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku guna menjaga kualitas pilkada itu sendiri,” kunci Tumbelaka.

Terpisah, Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Sam Ratulangi Toar Palilingan angkat bicara soal dugaan pemalsuan dukungan calon perseorangan. Menurutnya, kurangnya kesadaran hukum para stakeholder dan masyarakat, akan menjadi beban bagi KPU dan Bawaslu. “Jika dua alat bukti (saksi dan korban) tidak ada, maka Bawaslu tidak bisa sembarangan memproses pidana perkara ini,” ungkapnya.

Toar Palilingan
Toar Palilingan
Related Posts
dlm artikel

Menurutnya, tdak ada proses alternatif lain dalam menyelesaikan masalah ini. Hanya bisa dilakukan dalam bentuk penyidikan. Dari peristiwa tersebut, hanya sanksi administratif yang bisa berlaku. “Hanya sampai di sanksi administratif,” katanya.

Palilingan juga menambahkan, penegakkan hukum verfak cenderung mepet. Karena hanya berkisar 3 hari. “Dan tentunya dengan waktu yang mepet, menjadi kendala dalam upaya kepastian hukum yang harus dipenuhi. Kalau bisa ditambah dua hari, jadi lima hari. Apalagi saat ini Manado zona merah covid-19. Ini juga bisa jadi kendala pada proses klarifikasi para saksi. Karena alasan takut tertular dan lain sebagainya,” tutupnya.

Sementara Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Taufik Bilfaqih, selama verfak berlangsung, terdapat banyak masyarakat yang tidak pernah mendukung namun masuk ke dalam daftar pendukung calon perseorangan. Sedangkan untuk memberikan dukungan tersebut, secara otomatis harus memberikan KTP dan juga menandatangani surat pernyataan di atas materai. “Masyarakat justru beranggapan bahwa hal ini bagian dari pemalsuan dokumen. Bahkan panitia penyelenggara PPS maupun Panwas juga terdaftar sebagai pendukung calon perseorangan,” bebernya.

Lanjutnya, yang terdaftar dalam dokumen pendukung calon perseorangan, termasuk dalam kategori Memenuhi Syarat (MS). Sedangkan yang bukan pendukung, harus menandatangani form BA.5 Kwk. Dan masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Dan hal ini masuk kategori sanksi administratif bagi balon tersebut,” kata Bilfaqih.

Sedangkan dikatakan Ketua Bawaslu Marwan Kawinda, masyarakat yang keberatan, sebenarnya harus melapor ke Bawaslu. Agar bisa menjadi bahan klarifikasi. “Kami siap untuk memproses dan membuat surat pemeriksaan. Dan jika hanya membiarkannya, maka hal tersebut hanya berhenti di TMS saja,” jelasnya.

Soal proses pidana pemalsuan dokumen, Bawaslu harus bisa menghadirkan saksi di lapangan. Yakni tim verfak dan masyarakat yang merasa dirugikan. Jika tidak ada 2 oknum tersebut, maka perkara tersebut tidak bisa diproses.

“Masyarakat harus paham sanksi pidana dan sanksi administrasi soal verfak. Masalah ini harus cepat ditindaklanjuti. Yang diatur UU No.10 pasal 181 dan pasal 185, tentang calon perseorangan dan pemalsuan dokumen,” tandasnya.

Terpisah, Kordiv Hukum, Humas, Informasi dan Data Bawaslu Sulut Supriyadi Pangellu menegaskan hal ini memang sedang berseliweran dimana-mana. Banyak masyarakat mengaku tidak memberikan dukungan kepada balon perseorangan. Kata dia, ini sudah menjadi temuan Bawaslu Manado, Minsel dan Tomohon dimana ketiga daerah ini yang memiliki balon perseorangan.

“Kami akan melakukan pengecekan terhadap jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera melakukan langkah tindaklanjuti yakni memproses sesuai regulasi yang ada. Bawaslu Sulut berterima kasih atas kritikan dan masukan masyarakat mengenai permasalah di tahapan Pilkada serentak ini,”terang putra Porodisa itu.(ctr21/cen/ian/fjr)

jrbm

Leave A Reply

Your email address will not be published.