harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda
PLN
how to make a woman squirt.like it https://www.weneedporn.online
like itjav the thai massage.
nude milfs

Humiang Bitung, Moniaga Minut, Boltim Bahagia, Pengamat : Pjs Kepala Daerah Kewenangan Sangat Terbatas.

Harimanado.com MANADO–Pertarungan perebutan posisi penjabat sementara (Pjs) di lima daerah Pilkada dipastikan dramatis. Pasalnya, kelima daerah itu yakni Bitung, Minut, Minsel, Boltim dan Bolsel dinilai bergengsi untuk dipimpin.

Sejumlah nama-nama pejabat teras pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut sudah digadang-gadang siapa yang paling kans menduduki jabatan strategis tersebut.

Aktivis Pemuda Minahasa Utara William Luntungan mengatakan, dari deretan nama tersebut hanya satu figur yang tau jelas keadaan di Minut yaitu Sandra Moniaga.

Ia mantan Sekretaris Daerah Minut sekitar 2 tahun 2 bulan, ini dinilai yang paling pas cocok untuk menjadi penjabat sementara.

“Kenapa Moniaga, karena selain sudah tau kinerja para pejabat yang ada di Minahasa Utara beliau juga dinilai memiliki karakter keras dan tegas dalam menjalankan tugas,”tandas Will sapaan akrabnya, tadi malam.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando mengatakan, tugas penjabat tidak terlalu berat. Ia hanya bertugas agar tata kelola pemerintahan tidak terganggu dan pelayanan publik tetap berjalan.

Kewenangan sangat terbatas. Tak boleh membatalkan kebijakan yang sudah ditetapkan atau sedang berjalan. Tak boleh membatalkan perijinan yang sudah ada dan atau menyetujui dan memberikan perijinan-perijinan tertentu.

Tidak boleh melakukan mutasi pejabat atau memberhentikan terkecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri.

Sehingga tidak perlu ada suatu syarat khusus dalam menempatkan pejabat. Aturan hanya menyebut bahwa pejabat penjabat kepala daerah adalah pejabat yg sedang duduk di eselon ll provinsi. Masa menjabat pun hanya sangat singkat.

Hanya 71 hari. Sehingga tak perlu ada persyaratan istimewa. Yang pokok tak boleh langgar undang-undang,”terang Liando.

Sementara itu, Direktur Tumbelaka Institute Taufik Tumbelaka mengatakan, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan tentang penetapan Plt Bupati/ Walikota terkait akan dilaksanakan pilkada di 5 kabupaten/kota.
Pertama soal kepangkatan dan senioritas.

Ini guna membuat kinerja Plt Kepala Daerah dapat berkoordinasi dengan baik, setidaknya yang paling utama dengan Sekretaris Daerah yang merupakan ‘Panglima’ dari birokrat.

Dimana perlu kerja sama guna jalannya roda pemerintahan yang sesuai harapan.
“Kedua soal netralitas menjadi sangat penting. Agar dapat meredam potensi riak-riak politik, dimana jika tidak diantisipasi maka akan menggangu bukan hanya roda pemerintahan tapi juga stabilitas daerah,” tuturnya.

Related Posts
dlm artikel

Ketiga, lanjut Tumbelaka, soal karakter personal yang dibutuhkan agar cocok dan dapat menyatu dengan situasi dan kondisi spesifik daerah
“Keempat soal beban kerja. Ini perlu perhatian dikarenakan sejumlah posisi akan mempunya sejumlah benan kerja sangat tinggi pada saat pilkada di tengah Covid-19.

Sehingga jika merangkap akan berpotensi menggangu kinerja. Seperti para Asisten Setda Provinsi, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dll,” tekan Tumbelaka.

Lanjutnya, untuk Minut ada beberapa nama birokrat didalam Pemprov Sulut yang dapat dianggap sebagai ‘orang dalam’ Minut. Seperti Grace Punuh, Steve Keppel, Sandra Moniaga dan Flora Krisen.

“Namun untuk Minut agak unik. Karena Sekda Minut Jemmy Kuhu adalah birokrat senior dan berasal dari Pemprov Sulut yang ‘dikaryakan’ menjadi Sekda Minut. Maka bisa saja Sekda Minut yang akan diberi kepercayaan menjadi Plt Bupati Minut,” urainya.

Untuk Minsel, diutarakan, ada sejumlah pejabat yang dapat dimasukan. Seperti AG Kawatu, Christian Talumewa, Ferry Sangian, Steven Liow dan Roy Tumiwa.

Untuk Bitung ada Edison Humiang, Jimmy Ringkuangan, Jemmy Kumendong. Begitu juga Bolsel dan Boltim ada dua birokrat kuat seperti Bahagia Mokoagow dan Abdulah Mokoginta.

“Di luar itu masih ada sejumlah birokrat dari Pemprov Sulut yang dianggap fleksibel dapat ditempatkan di mana saja, baik Bitung,Minsel, Minut, Boltim dan Bolsel. Seperti Femmy Suluh dan Lynda Watania yang merupakan pejabat dengan latar belakang pemerintahan yang kuat.

Disamping itu juga pejabat senior perempuan Jenny Korouw,” kunci Tumbelaka.

Terpisah, Pengamat Politik Unsrat Donald Monintja mengatakan, perlu untuk dipahami sekarang adalah posisi Pjs dalam melaksanakan fungsinya.

Dengan dasarnya ada dalam pasal 70 UU 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

“Dalam konteks ini, pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam pilkada, ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye. Jadi posisi Pjs ini jangan dipahami ketika didelegasikan melaksanakan tugas sampai pada proses pelantikan kepala daerah yang baru,” katanya.

Ditekankan, prinsipnya, Pjs tersebut hanya mengisi kekosongan sepanjang masa cuti kampanye.
“Sehingga, tugas Pjs hanya sementara saja,” tekan Monintja.

Lanjutnya, soal siapa saja yang berpeluang dari beberapa nama ini, tentu selain pangkatnya juga memperhatikan pengalaman pada masa penyelenggaraan pemerintahan.

“Mulai dari jabatannya, penugasan-penugasan yang diberikan menjadi rangkaian evaluasi bagi atasan langsung yang menilainya. Dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sangat memahami dan mengetahui kompetensi Pjs yang akan diberikan kewenangan,” tutup Monintja

jrbm

Leave A Reply

Your email address will not be published.