Taufik Pasiak: Politik Identitas Bisa Laku, Asal Ada Dua Syarat Ini (bersambung)

0
Dr dr Taufik Pasiak
Para pembahas FGD Politik Elektoral Kemana Suara Umat. (Dari kiri): dr Makmum Jafara, Baso Affandi, Ferry Liando, Idam Malewa (moderator), (tak kelihatan) Agus Abdullah, Joko Sutrisno, Troy Pomalingo, Buang Bua, Hadi, Jefry Alibasyah.(foto:dok)

Politik Elektoral, Kemana Suara Umat? FGD Kerja sama POKDEM dan Jurnalislam 

IBARAT dagangan, suara umat sangat laris. Menjadi laris, lantaran hanya ada sekali dalam 5 tahun.
Untuk memborong suara umat dibuat macam-macam kemasan. Ada berlabel simbol agama, paguyuban, budaya dan suku.
Bagi pegiat demokrasi, jargon ‘suara umat’ hampir mirip bumbu demokrasi.
Tanpa bumbu yang pas, masakan rasa kurang sedap. Kelebihan asin. Kurang pedis. Malah tawar rasanya.
Inilah fakta-fakta yang berserakan di media mainstream. Terlebih di media sosial. Ada Narasi hate spech. Kalimat fake news. Sampai umpatan antar pendukung.
Itulah kemudian, bumbu-bumbu untuk demokrasi ini coba diurai (elaboratif) Poros Kedai Demokrasi (POKDEM) dan jurnalislam Manado.
Diskusi kali ini POKDEM mengambil tema Politik Elektoral, Mau Kemana Suara Umat?
“POKDEM hadir untuk memecah kebuntuan dan sekat demokrasi. Ini diskusi ketiga yang lebih terbuka. Dan kami non partisan secara politik. Tema ini sangat menarik, lantaran politik identitas menjadi dagangan simbol,”kata Koordinator POKDEM Agus Abdullah saat membuka diskusi di WARKOP DIHOOK pekan lalu.
Diskusi FGD (focus discussion group) menghadirkan para pembicara dari beragam persfektive di Sulut.
Seperti pakar kepemiluan Dr Ferry Liando, pakar otak dan perilaku Dr dr Taufik Pasiak, surveyor politik Baso Affandi, praktisi politik Troy Pomalingo, Joko Sutrisno, dr Makmum Jafara, sosiolog muda Nono Sumampow, Ketua Jurnalislam Jeffery Alibasyah, Buang Bua ST, Arifin Wahid dan Ketua Pemuda Muslimin Manado Hadi P. Dan moderator jurnalis senior Idham Malewa.
Secara garis besar, kata  Dr dr Taufik Paasiak, politik identitas tidak pernah hilang di setiap momen politik. Apalagi, di saat rezim pilkada langsung yang melibatkan tiga komponen.
Yaitu pemerintah birokrat, korporasi dan kelompok civil society.
Dan biasanya antara birokrat dan koorporasi selalu sama kepentingan.
“Dulu kelompok korporasi hanya sebatas cukong. Danai para calon. Sekarang mereka yang jadi calon. Makanya kelompok civil society harus kuat,”kata penulis buku Otak Kota.
Dia pun menyentil bahwa politik identitas sulit dihilangkan. Meski idealnya, pilihan yang dikuatkan oleh midle class adalah memilih karena gagasan. Jangan memilih lantaran simbol.
Untuk ukuran Sulut dan Manado yang ada paslon beda agama, Taufik punya pandangan politik identitas tidak akan efektif. Suara umat sulit diarahkan ke satu paslon.
”Kecuali ada tokoh kuat yang didesain dan narasi kuat memengaruhi emosi pemilih ditambah momentum. Tapi untuk Sulut dan Manado agak sulit karena waktu mepet,”katanya.(hm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here