KPU Manado Ingatkan Protap PKPU 13, Berani Dilanggar Ada Sanksi

0
RDK PKPU 13: KPU Manado memimpin rapat kepada stakeholders terkait untuk mematangkan kampanye sesuai protap covid 19.(foto:dok)

Harimanado.com- Kampanye empat pasangan calon (paslon) sudah berjalan. Terhitung sejak Sabtu (26/9) pekan lalu.

Ada yang door to door. Ada tatap muka langsung.

Sebelum empat paslon buat kekeliruan, KPU Manado mengundang komisioner KPU Sulut, Bawaslu Kota Manado, Polresta Manado, Kesbangpol Manado, Gugus tugas Covid-19 sampai perwakilan empat paslon di Pilkada Manado.

BUKA PENDAFTARAN: KPU Manado saat pencabutan nomor peserta paslon pekan lalu. (foto:dok)

Rapat Dalam Kantor (RDK) membahas Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado 2020, di kantor KPU Manado pada Senin (28/9)

“Kiranya dalam kegiatan ini, lewat Divisi Parmas KPU Kota Manado kita dapat mengetahui tata cara pelaksanaan kampanye agar pasangan calon melaksanakan kampanye secara adil dan merata,” kata Ketua KPU Manado Jusuf Wowor membuka sekalian memberi pengantar.

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Sunday Rompas menambahkan, di Peraturan KPU (PKPU) nomor 13, ada sanksi tegas andai melanggar protap kampanye.

“Setiap tahapan yang dilanggar ada sanksi yang akan diberikan. Dalam PKPU 13 Tahun 2020 dalam pasal 88 A, B, C, D, dan E, tertulis tentang sanksi sanksi saat kampanye,”kata Rompas.

Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Sulut Salman Saelangi menambahkan PKPU 13  berisi banyak Batasan dan sanksi selama kegiatan Pilkada 2020.

“Kalau PKPU 11 Tahun 2020 aturan dan Pelaksanaan Kampanye dalam masa normal,” tandas Salman Saelangi dalam materinya.

“Di PKPU 13 Tahun 2020 ada pasal yang memberikan kewenangan Bawaslu untuk memberikan sanksi bagi pasangan calon yang melanggar aturan,”tegas Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon.

Gugus Tugas Covid-19 Kota Manado menambahkan agar dapat mengetahui perubaha-perubahan dalam PKPU yang berkaitan dengan COVID-19.

Gugus Tugas akan screening di semua kantor.

Bawaslu Kota Manado berharap kampanye berjalan lancar dengan mengutamakan Protokol COVID-19. Jumlah APK yang dicetak sendiri oleh pasangan calon jangan berlebihan karena nantinya akan masuk ke dalam LADK.

Ketua Divisi SDM, Parmas dan Sosialisasi KPU Kota Manado Ismail Harun menambahkan, titik pemasangan APK sudah ada SK KPU Kota Manado Nomor 332.

Harus ada surat izin dari pemilik lahan. Suratnya dimasukkan ke KPU bersamaan E-KTP dari pemilik lahan

“Untuk blusukan masuk dalam kampanye tatap muka dalam PKPU 13 Tahun 2020 tidak diperbolehkan,”tegas Ismail.(tr21)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here