PDIP Punya Sejarah Kalah di Daerah PJs, Tumbang di Sangihe 2017 dan Talaud 2018, Pengamat : Jika Penjabat Tak Netral, Potensi Resistensi

0

Harimanado.com MANADO–Lima penjabat sementara (Pjs) Bupati/Walikota di daerah Pilkada di Sulut sudah dilantik.

Semuanya berasal dari pejabat eselon 2 Pemerintah Provinsi (Pemprov). Memang begitu regulasinya. Namun, siapa sangka penempatan Bupati sementara itu tidak didompleng kepentingan partai politik di Pilkada.

“Publik tau Gubernur Sulut non aktif Olly Dondokambey merupakan pentolan utama PDI Perjuangan. Akan tetapi PDIP pernah memiliki sejarah kalah telak di daerah Pilkada yang dimana ditempatkannya Pjs dan itu sudah di era kepemimpinan Gubernur OD yang juga Ketua DPD PDIP Sulut.

Yakni di Pilkada Sangihe 2017 saat itu Jhon Palandung pejabat Pemprov yang ditugaskan menjadi Pjs dan Pilkada Talaud 2018, Wakil Bupati Simon Petrus Tuange melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut diangkat menjadi Plt Bupati Talaud,”beber sumber yang enggan dikorankan, tadi malam.

Sementara itu, sejumlah aktivis Sulut angkat bicara. “Sudah menjadi rahasia umum penempatan penjabat sementara di daerah Pilkada diisi oleh orang-orang yang bisa menjalankan misi kepentingan politik salah satu partai tertentu. Tentunya partai yang sedang berkuasa dan memiliki banyak calon dibeberapa daerah.

Namun, hal ini sangat disayangkan jika terjadi. Kami meminta dengan tegas agar Pjs jangan sesekali memboncengi kepentingan partai tertentu. PDIP adalah partai penguasa di Sulut. Namun, gunakanlah cara-cara berpolitik sehat.

Jalankan saja fungsi sebagai Pjs,”tandas Aktivis muda Sulut Fino Mongkau, Senin sore kemarin.

Terpisah, Direktur Tumbelaka Institute Taufik Tumbelaka mengatakan, pada masa tahun politik karena adanya Pemilu, baik itu Pemilu Legislatif atau Pemilu Kada, kerap ASN menghadapi godaan politik dukung mendukung.

Padahal para ASN sejatinya telah tahu bahwa mereka wajib netral, karena posisi sebagai aparatur negara.

“Oleh karena perlu kesadaran dari semua ASN, untuk lebih berhati-hati terkait batasan-batasan hak dan kewajiban politik dalam masa Pemilu Kada. Agar tidak terjebak dalam pusaran dinamika politik,” katanya, tadi malam.

Diungkapkan, khusus para ASN pejabat eselon II Pemprov Sulut yang menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Bupati/Walikota, diharapkan fokus kepada tugas utama. Yakni menjaga roda pemerintahan agar tetap berjalan normal dan menyukseskan hajatan demokrasi Pemilu Kada Serentak yang berkualitas.

“Tugas utama Pjs Bupati/Walikota akan sukses, jika didasari sikap netral. Karena akan membuat dukungan semua pihak mengalir.

Jika tidak netral maka berpotensi akan timbul resistensi yang mengarah kepada situasi yang kurang kondusif dengan muara akhir tugas utama tidak akan dapat dilaksanakan,” ungkapnya.

Menurut Tumbelaka, sikap tidak netral seorang Pjs Bupati/Walikota, termasuk Pjs Gubernur dapat menyebabkan timbul laporan. Dan bukan tidak mungkin timbul usulan evaluasi atau penggantian Pjs.
“Berangkat dari sana maka diharapkan Pjs Gubernur Sulut memantau khusus setiap Pjs Bupati/Walikota, agar dapat fokus penuh pada tugas utamanya. Karena jika para Pjs Bupati/Walikota tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka berimbas kepada penilaian kinerja Pjs Gubernur Sulut dari Mendagri,” tekannya.

Ditambahkan, Pjs Kepala Daerah merupakan salah satu faktor utama terwujudnya Pemilu Kada Serentak yang berkualitas.

“Dari sisi sosial dan politik, jika ada oknum Pjs Bupati/Walikota tidak netral atau bahkan terlihat sangat tidak netral; maka berpotensi kontra produktif. Dikarenakan pihak lain dapat memanfaatkan penggiring opini negatif kepada publik,” kunci Tumbelaka.(ian/tr21/fjr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here