Liando : Larang Kampanye Skala Besar, Kriteria Demokrasi Dibatasi

0
Ferry Daud Liando

harimanado.com MANADO-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi ujian terberat bagi demokrasi. Melaksanakan Pilkada di tengah penularan virus covid 19 bukan sesuatu yang mudah jika kualitas demokrasi menjadi target. Melarang kampanye dalam ruang berskala besar mengindikasikan bahwa kriteria berdemokrasi sangat dibatasi. Hal ini dikatakan Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando saat mengisi diksusi yang diselenggarakan oleh Himaju Pemerintahan Fisip Unsrat, kemarin (1/10).
Menurut dosen pascasarjana itu, membatasi kehadiran 50 orang dalam kampanye sebagiamana ketentuan PKPU 13/2020 tentu tidak efektif bagi hak-hak publik dalam mengetahui visi, misi dan program pasangan calon. Kata dia, kampanye dalam bentuk daring atau virtual tentu tak mungkin dapat menjangkau semua kalangan. Pembatasan ruang berdemokrasi ini harus dilakukan karena ada semacam paksaan bahwa Pilkada harus tetap berjalan meski dalam ancaman penularan virus.
“Protokol demokrasi menjadi korban karena masyarakat dipaksa harus patuh pada protokol kesehatan. Harapan KPU yang menargetkan partisipasi pemilih Sebesar 77,5 persen pada Pilkada 2020 dikhawatirkan tak akan terwujud. Sebab bisa jadi akan banyak pemilih yang takut datang ke TPS karena khawatir tertular. Target itu bisa saja akan terpenuhi sepanjang pemerintah dan KPU bekerja keras menyakinkan publik soal keselamatannya dalam memilih,”urai doktor jebolan Universitas Padjajaran itu.
Lanjutnya, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Kita tidak perlu menunggu kapan covid berakhir baru bisa melaksanakan Pilkada. Namun diperlukan waktu yang ideal bagi pelaksanaan Pilkada. Artinya Pilkada tetap berjalan namun kesehatan dan kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilkada tetap dijamin. Pemerintah telah mengumumkan bahwa vaksin covid akan digunakan diawal 2021. Jika vaksin sudah ada, maka akan ada jaminan tak ada lagi penularan yang dasyat seperti saat ini.
“Waktu ideal melakukan Pilkada sebaiknya ketika masyarakat mulai beradaptasi dengan protokol kesehatan. Perlu dibangun kedisiplinan dan kesadaran. Korsel bisa mengadakan pemilu karena masyarakat disana bukan berkarakter kepala batu. Pilkada juga ideal dilaksanakan apabila kondisi keuangan Indoensia sudah dalam keadaan stabil,”terang Liando.(fjr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here