Hantu Bernama Golput, Ancam 9 Desember , Pemerintah, KPU, Bawaslu Didesak Siapkan Skema Steril Pandemi

0
Harimanado.com MANADO–Angka dalam jumlah besar golongan putih (golput, red) di Pilkada serentak 9 mendatang diprediksi meninggi.
Pasalnya, pesta rakyat lima tahunan ini tidak dilalui seperti biasa-biasa. Dunia yang di dalamnya Indonesia dan tak terkecuali Sulut sedang diserang pandemi Covid-19.
Data Pemilih Sementara (DPS) yang telah diplenokan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut baru-baru ini sekira 1,8 Juta pemilih, belum lagi saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipastikan akan bertambah.
Penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu serta pemerintah harus kerja keras agar presentase golput tidak melonjak.
Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando mengatakan, pemerintah pusat, KPU dan Bawalsu harus memastikan bahwa Pilakda 2020 harus bebas penularan covid.
Jika publik tidak diyakinkan atau tidak dijamin kesehatannya maka potensi masyarakat untuk tidak terlibat dalam pemilihan bisa saja terjadi.
Menurutnya, bisa saja mereka takut atau khawatir. Perlu ada tindakan pencegahan agar golput tidak terjadi.
“Meski Pemilih yang menyatakan golput tidak juga dikatakam salah. Karena sikap politik itu dijamin konstitusi.
Memilih atau tidak memilih adalah hak konstitusional setiap warga negara. Cuma yang salah apabila ada pihak lain yg mengajak orang lain untuk bertindak golput.
Memilih atau tidak memilih adalah kesadaran masing-masing warga negara, bukan diminta, disuruh atau dipaksa oleh orang lain.
Di negara yang kualitas demokrasinya sudah bagus,”ujar dosen pascasarjana itu, tadi malam.
Lanjutnya, golput terjadi karena ketidakpercayaan seseroang terhadap sistim pemilu ataupun aktor-aktor yang terlibat di dalamnya entah itu calon ataupun penyelenggara.
Jika tak ada satu calon yang memberikan jaminan untuk memperjuangkan kepentingan pemilih maka pemilih itu cenderung tak akan menggunakan haknya untuk memilih.
Pemilih golput sering disebabkan pula oleh trauma. Dia pernah memberikan suara pada pemilu sebelumnya, namun calon yang dipilihnya tak pernah mewujudkan janji-janjinya sampai periode kepemimpinan berakhir.
“Jika tidak memilih karena bentuk sikap politik dan kesadaran pribadi, maka sikap itu harus dihormati oleh siapapun.
Namun jika mengharapkan angka partispasi tinggi, maka perlu ada jaminan keselamatan bagi pemilih,”terangnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya dalam melaksanakan tahapan pilkada dengan menerapkan protab covid demi pencegahan.
“Itu sudah kita lakukan di setiap tahapan. Dan akan terus berjalan sampai tahapan pilkada selesai,” kata Salaman. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
“Sampai pada hari pemilihan 9 Desember, akan diatur tata cara mengikuti protab. Yang pasti saat ini kita ikut aturan yang ada,” tandasnya.
Demikian juga dengan Bawaslu. Melalui Pimpinan Bawaslu Awaluddin Umbola mengatakan, Bawaslu sejak awal telah melakukan penelitian serta kajian internal, dimana terkait partisipasi pemilih Pilkada di tengah pandemi seperti ini.
Namun, keputusan pemerintah yang telah menetapkan Pilkada tetap dilanjutkan dengan menjalankan protokol covid yang ketat, pihaknya berharap partisipasi pemilih tidak berpengaruh signifikan terkait angka golput.
“Sebagai penyelenggara pemilu kami menghimbau agar masyarakat tetap memberikan hak pilihnya sebagai warga negara. Karena itu dijamin dalam konstitusi. Saat ini teman-teman KPU juga atas dasar pengawasan kita sangat ketat dengan protok dalam menjalankan setiap tahapan yang ada, begitu juga saat pencoblosan nanti,”tandas Umbola.
Sementara itu, peran partai politik juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sekretaris PDIP Sulut Frangki Wongkar mengatakan jika warga banyak yang golput itu merupakan hak politiknya.
Dan itu tidak membuat PDIP cemas. “Karena kami sudah memiliki masa militan. Dan masing-masing ada strategi kampanye, “jerasnya .
Lanjutnya, Sekarang ini jika masih ada yang golput lebih baik tentukan sikap.”Masyarakat ayo tentukan pilihan, rugi kalau golput, “ajak calon bupati Minsel ini.
Jubir DPD I Golkar Sulut Feriando Lamaluta menekankan, hal tersebut merupakan tugas penyelenggara pemilu.
“Menyukseskan pemilu sehat dan pemilu cerdas, itu tugas penyelenggara pemilu. Dan sudah menjadi tugas penyelenggara untuk meyakinkan masyarakat, apalagi mereka dibiayai negara dan anggaran cukup besar. Jadi mereka harus siap,” tekannya.
Selain itu, ia juga mengajak simpatisan partai untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilih. “Kami mengajak simpatisan menggunakan hak pilih dengan menerapkan protokol kesehatan,” tutup Lamaluta.(tra/ian/fjr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here