UU Cipta Kerja SAH! PLombok : Demokrat Menolak

0
Billy Lombok

Harimanado.com MANADO– Undang-Undang (UU) Cipta Karya yang baru diketuk DPR RI, Senin (5/10) memantik kekecewaan warga Sulut.

Dengan nada marah mereka kecewa. “Nurani anggota DPR RI yang mensahkan UU Cipta Karya sudah tergadai,”ketus Ruslan Adam karyawan outsourcing salah satu provider telekomunikasi tadi malam.

Hal senada dilontarkan karyawan PT Pratama Manado M Saleh Giu yang menyayangkan sikap DPR RI.

“Ini sangat aneh. Ada apa dengan wakil rakyat kita?”tukasnya.

Suara protes mereka seperti gonggongan anjing. DPR cuek dengan polemik tentang penolakan UU Cipta Karya di masyarakat.

Terbukti meskipun RUU tersebut masih menuai pro dan kontra, DPR dan Pemerintah tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja jadi undang-undang (UU) Cipta Kerja Pengesahan RRU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja dilakukan dalam Rapat Paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di gedung Nusantara DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) kemarin.

“Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya mohon persetujuan. Bisa disepakati?” tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna.

“Setuju,” jawab para anggota dewan.Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Azis mempersilahkan Ketua Panja Baleg DPR Supratman Andi Agtas dan perwakilan sembilan fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir terkait RUU Cipta Kerja. Setelah itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah menyampaikan pandangan akhir terkait RUU tersebut.

Sementara itu, Terkait RUU Ciptaker itu, Partai Demokrat ngotot menolak. Plt Sekretaris Demokrat Sulut Billy Lombok pun mengaku bahwa Demokrat Sulut mengawal itu. “RUU Ciptaker kan tidak memiliki nilai urgensi. Makanyan kami Demokrat menilai banyak hal harus dibahas kembali,” ujar Lombok. Ada banyak hal yang perlu dicermati lagi pada RUU tersebut. Menurutnya, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan. Apalagi dipinggirkan.

“Nah, kami Partai Demokrat menyarankan dilakukan pembahasan lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan. Kenapa ini penting, supaya produk hukum yang dihasilkan RUU Ciptaker tidak berat sebelah dan tentunya berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya,” terangnya.(fjr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here