Black Campaign Laris, Gakkumdu Ultimatum Paslon

0
SERIUS : Forum Pengawasan bersama Mitra Kerja pada Pilgub saat digelar Bawaslu Sulut.
Harimanado.com MANADO–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut menyoroti aktivitas kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang tidak memerhatikan protokol kesehatan (prokes). Menurut pimpinan Bawaslu Sulut Mustarin Humagi, paslon yang melakukan pelanggaran kampanye tersebut akan diseriusi lembaganya.
“Saat ini marak beredar di media sosial kampanye para calon. Ada kampanye dikerumuni banyak orang. Padahal aturan hanya 50 orang. Namun fakta di lapangan ada yang sudah melebihi dan itu pelanggaran, ” terang Kordiv Penindakan Pelanggaran itu.
Ia khawatir, kampanye yang dilakukan paslon tanpa menerapkan protokol kesehatan bakal menimbulkan klaster baru. “Tentu ini harus diperhatikan sebab sekarang kita sedang dalam kondisi pandemi,” katanya.
Dirinya menekankan pada semua komponen Bawaslu mulai dari kabupaten/kota hingga di tingkat kelurahan atau desa, agar memperhatikan setiap kampanye yang dilakukan para calon. Terutama saat melakukan kampanye tatap muka. “Bawaslu bisa melakukan peringatan atau teguran bahkan siap membubarkan pelaksanaan kampanye  jika kedapatan tak memperhatikan prokes kesehatan,” tukas tokoh muda fenomenal dari Bolmong ini.
Sementara itu, data Gakumdu Sulut, dugaan pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Sulawesi Utara ternyata marak dengan aduan terhadap aksi Pejabat/Birokrat dan aparatur sipil negara (ASN).
Hal ini diungkapkan oleh perwakilan unsur Polri dari Diterskrim Umum Polda Sulut di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Laurens Rondonuwu pada Forum Pengawasan Bersama Mitra Kerja pada Pilgub 2020 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Dimana enam dari 10 kasus yang tengah ditangani adalah birokrat dan ASN, yakni aksi menguntungkan paslon tertentu,” ungkap dia.Namun menurut Laurens, belum ada satu pun kasus yang diserahkan ke Kejaksaan karena tingkat pelanggarannya masih bisa diminimalisir. Ia menambahkan jumlah kasus itu tersebar di 15 Kabupaten/Kota.
Sementara menurut perwakilan unsur Kejaksaan Tinggi Sulut di Gakkumdu, Akbar SH MH dengan dominasi kasus birokrat dan ASN pada pelanggaran Pilkada di Sulut, makan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus pro aktif.
“BKD harus mengeluarkan surat edaran soal sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran di Pilkada sebagai efek jera,” tegas dia.Ia juga mengingatkan soal penyebaran hoaks yang dimanfaatkan paslon untuk black campaign terhadap lawannya.
“Hoaks ini bisa merusak sendi-sendi dalam berbangsa dan bernegara harus kita perangi bersama,” tandas Akbar seraya mengingatkan soal money politic dan dana kampanye yang tidak boleh melampaui  batas yang ditentukan oleh Undang-undang.
Sedangkan Humagi kembali menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan kegiatan untuk menekan terjadinya pelanggaran Pilkada. Termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat  yang diambil dari anggaran Negara.
“Ini yang paling rawan dilakukan oleh birokrat dan ASN. Dimana bantuan yang diambil dari anggaran Negara diklaim sebagai bantuan dari paslon atau disalurkan pada acara atau kegiatan paslon,” kata dia.
Menurut Mustarin, aduan-aduan masyarakat soal dugaan pelanggaran oleh pejabat/ASN akan diproses Bawaslu baru kemudian diteruskan ke Komisi ASN (KASN).
“Pelanggaran administrasi melalui tahapan ditangani Bawaslu, sedangkan pidana oleh Sentra Gakkumdu,” tutup dia. (fjr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here