Dorong Pilkada Beretika, Unima-DKPP RIJalin Kerja Sama

0
Harimanado.com TONDANO — Upaya memastikan Pilkada berjalan baik dan berintegritas. Pasalnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggandeng Univeritas Negeri Manado (UNIMA) untuk secara bersama-sama mendorong tujuan tersebut.
Kolaborasi tersebut dibuktikan dengan terjalinnya Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Unima dan DKPP RI. Bahkan, penandatangganan MoU turut disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Suluawesi Utara Dr Agus Fatoni, Kapolda dan Kajati dan Ketua Bawaslu Sulut Dr Herwyn Malonda. MoU berjudul “Kerja Sama Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia”.  Ditandatangani bersama antara Dr Alfitra Salamm mewakili DKPP RI dan Prof Dr Urbanus Naharia MSi mewakili Rektor UNIMA Prof Dr Deitje A Katuuk MPd, yang mengalami kedukaan.
Sementara ruang lingkup Nota Kesepahaman tentang kerja sama yang meliputi kegiatan :
a. Riset / penelitian atau kajian.
b. Seminar atau diskusi.
c. Kuliah magang / On job training / praktek kerja.
d. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah.
e. Pendampingan.
f. Narasumber atau Pengajar Tamu.
Anggota DKPP RI Dr Alfitra Salamm mengatakan bahwa DKPP menggandeng perguruan tinggi untuk memastikan pilakda berjalan dengan adil, demokratis dan berintegritas.
“Saya ikut menaruh kebanggannnya karena tanah Minahasa merupakan salah satu daerah yang menjadi pioner dan peletak dasar demokrasi di Indoensia.” kata Alfitra, yang notabene Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indoensia (AIPI).
Dia juga menegaskan, historinya dari sisi politik demokrasi berasal dari Minahasa, jauh sebelum Indonesia merdeka.
“Minahasa sudah ada demokrasi yang cukup bagus. Jadi bisa di anggap pintu gerbang demokrasi ada di Minahasa. Semoga kerjasama ini membuahkan hasil,” harap Salamm.
Sementara Pj Gubernur Sulut Dr Agus Fatoni menegaskan bahwa pihaknya mengapresiasi dan terima kasih kepada DKPP yang telah menunjuk Unima sebagai mitra kerjasama.
“Ini adalah kebanggaan, dan penghargaan kepada perguruan tinggi di Sulut yang diajak untuk bekerjasama,” katanya.
Dia menuturkan, demokrasi Pemilu dan Pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara Pilkada dan Pemilu namun menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, keterlibatan perguruan tinggi juga penting karena dari sumber daya dari segala aspek sangat siap untuk mendukung dalam penguatan demokrasi dan integritas pelaksanaan Pemilu termasuk didalamnya Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020.
“Semoga keterlibatan civitas akademika ini, akan memperkuat proses demokrasi di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara. Sehingga dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada bisa berlangsung dengan baik,” terangnya.
Dia juga mengapresiasi seluruh perguruan tinggi yang selama ini terus bekerjasama dengan Pemprov Sulut, baik pada kegiatan demokrasi maupun kegiatan lainnya termasuk dalam rangka soisalisasi kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Semoga kerjasama ini akan semakin memperkuat kualitas demokrasi Pilkada, dan tentu semua akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas,” harap Agus.
Sementara Juru Bicara Unima Titof Tulaka mengatakan bahwa kegiatan juga turut melibatkan fakultas dan prodi yang memiliki relevansi dengan penyelenggara Pemilu.
“Kegiatan dilanjutkan dengan penanda tangan perjanjian kerja sama (PKS) antara Sekretris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno sebagai Sekretaris DKPP, dan Dr Apeles L Lonto MSi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unima,” ujar Tulaka.
Dia juga menegaskan, MoU ini akan menjadi energi baru bagi Unima tercinta, khususnya fakultas terkait.
“Artinya, Unima memiliki perhatian terhadap perkembangan demokrasi, politik maupun menyangkut kepemiluan ke depan. Ini suatu terobosan luar biasa dari Rektor Unima Prof Deitje A Katuuk,” tegas Tulaka.
Turut hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, para dekan-dekan fakultas serta anggota TPD DKPP Sulut Dr Mayske Rinny Liando dan anggota Pokja IKE DKPP RI Dr Ferry Daud Liando. (but*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here