Pekan Depan Rentenir Pilkada Serbu Sulut, Paslon Kantong Tipis Gentayangan, Waspada Hasil Survei Diduga Bodong.

0
Baso Affandi

Ferry Liando

Harimanado.com MANADO–Tak hanya perang konsolidasi, kampanye dan sosialisasi digencarkan seluruh pasangan calon di Pilkada se Sulut. Strategi yang disebut-sebut banyak pegiat politik sudah dipraktekan sejak Pilkada dahulu kini dimuluskan lagi. Kabar tersiar para penyokong dana alias rentenir Pilkada bakal menyerbu 7 Pilkada Kabupaten/Kota plus Pilgub Sulut. Oknum-oknum sponsor ini sudah gentayangan sejak tahapan Pilkada dihelat.

Bocoran yang diterima peluang ini paslon tak mau ketinggalan. Sampai-sampai membeberkan survei diduga bodong pun dijadikan alat untuk melobi donatur. “Yah manuver seperti ini sudah terjadi dari Pilkada dipilih rakyat. Para rentenir atau sponsor Pilkada bergirilia. Mereka mengincar paslon yang dinilai akan memenangi pertarungan. Dan ini akan diburu palon. Bermacam-macam cara dilakukan. Seperti menggadaikan barang bahkan sampai menyodorkan hasil survei abal-abal untuk meyakinkan sponsor,”beber sumber yang mengaku pernah terjun diurusan tersebut, sore kemarin.

Senior pegiat lembaga survei Baso Affandi mengatakan, tidak ada lembaga survei yang bodong. Kata dia, cuma kalau pesanan tetap semua survey itu pesanan, kalau ada yang minta diorder maka lembaga survei tersebut baru jalan.Menurutnya, terkecuali lembaga survei yang tidak ada badan hukumnya, lembaga hukum harus PT syaratnya. PT pun badan usahanya cuma 1, usahanya cuma survey. Kalau PT komponennya ada kontraktor, developer, dan lainnya.

“Kalau turun lapangan, lembaga survei tersebut harus terdaftar di Kemendagri Pusat, dan di Provinsi dan Kabupaten/Kota harus terdaftar di Kesbangpol. Sampai saat ini, saya belum menemukan informasi identifikasi lembaga survei bodong,”terang Baso, tadi malam.

Sementara itu, Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando menuturkan, peran antar lembaga survei memang menjadi sisi lain dalam setiap Pilkada. Kata dia, kontestasi ya bukan hanya kompetisi antar calon namun terjadi kompetisi antar lembaga survei. Sebetulnya tidak ada yang salah terhadap keberadaan lembaga survei. Di negara-negara yang demokrasinya sudah maju, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah selalu menggunakan hasil-hasil survey sebagai dasar kebijakan.

“Survey yang bertumbuh bagai jamur di tengah hujan yang belakangan ini muncul sebetulnya bukan sesuatu yang tidak wajar. Lembaga-lembaga survei menjadi penting terutama dalam hal pemetaan dalam membangun kekuatan. Sehingga hasil survey bisa dijadikan dasar untuk mencari strategi baru dalam Mengantisipasi segala kekurangan,”kata Liando.

Namun, demikian harusnya hasil survey tidak bermaksud untuk mempengaruhi opini publik. Kemudian untuk meyakinkan publik apakah suatu lembaga survey memiliki reputasi yang bagus harusnya mekanisme pengumpulan data, Sampel dan metodologi yang digunakan harus terbuka ke publik. Hanya dengan cara ini maka hasil-hasil survei dapat dipercaya. Namun hal yang mengherankan adalah jenis pertanyaan sama, waktu pengambilan data hampir bersamaan namun hasil dari setiap lembaga-lembaga surbey memiliki data yang jauh berbeda.

“Sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hasil-hasil survey maka wajib secara etis bagi setiap lembaga survey untuk transparan ke publik terkait sumber pembiayaan survey dan pihak-pihak yang membiayai survey itu. Jika pembiayaan survey berasal dari calon maka hasil survey sudah ditebak sebelum survey dilakukan,”urainya lagi.

Ia menambahkan, meski tidak bisa digeneralisasi namun amat jarang lembaga survey yang melakukan survey kekuatan pasangan calon Pilkada tanpa mendapatkan pembiayaan dari calon. Apalagi pembiayaan survey tidaklah murah.

“Sehingga wajib bagi lembaga asosiasi untuk melakukan pengawasan terkait aktivitas para lembaga surbey ini. Publik uga harus diyakinkan apakah suatu lembaga surbey itu terdaftar dan terakreditasi oleh lembaga asosiasi profesi atau tidak. Sebab lembaga survey yang terdaftar dan terakreditasi dimasing-masing asosiasi profesi lembaga survey pasti terikat dengan kode etik profesi,”terangnya.(ian/fjr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here