“Demokrasi Pilkada 2020 Di Bawah Bayang-Bayang Oligarki”

0
Rusmin Hasan Aktivis : HMI Cab. Tondano

Sejak reformasi 20 Mei 1998, Indonesia seolah-olah memasuki babak baru dalam dunia perpolitikan. Dunia yang menjanjikan proses demokratisasi selalu menampilkan wajah ganda di depan publik.

Pada sisi lain, ia dengan lantang berani menjanjikan ke arah yang lebih baik dari arah sebelumnya. Namun, terkadang pada sisi lain itu, di balik topengnya, ia memanfaatkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Begitu pula dengan potret perubahan atmosfer ekonomi politik kita pekan hari-hari ini membawa kondisi yang agak buruk dikarenakan demokrasi dibawah bayang oligarki. Intrik politik pilkada sudah semakin dekat dan mengisi ruang publik sebagai ajang pertarungan retorik & emosional para kompetitor dengan cukong bertarung dalam melanggengkan investasi materi diarena diskursus demokrasi kita hari ini.

Pilkada serentak, 9 Desember 2020 akan digelar di 270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Atmosfer istrik politik pilkada sudah semakin dekat semakin mengisi ruang publik dengan permainan retorik & emosional para kompetitor diarena diskursus demokratisasi kita hari-hari ini. Pilkada serentak ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 UU Pemilu diberlakukan.

Seiring perjalanan waktu, Pilkada langsung sebagai anak kandung reformasi belum memperlihat kualiatas demokrasi, harapan masyarakat pada umumnya kualitas demokrasi melahirkan pemimpin daerah berintegritas dan bermartabat. Pilkada justru melahirkan pemimpin daerah yang terperangkap dalam elite cupture corruption. Penguasa daerah yang lahir dari proses demokrasi persekongkolan para elit partai dengan para cukong. Sejatinya Pilkada menjadi arena membangun demokrasi justru bergeser menjadi arena transaksional para elite politik dengan aktor bisnis.

Kontestasi Pilkada belakangan ini tidak lebih sebagai arena pasar gelap yang mempertemukan kepentingan aktor politik dan para cukong. Oleh karena itu, dapat dipahami bila penguasa daerah yang terpilih lebih mengabdi kepada para cukong politik daripada mengabdi kepada rakyat. Inilah paradoks demokrasi, demokrasi yang dikendalikan para cukong ( oligarki )

Menurut Winters Secara konseptual, istilah Oligarki telah lama dikenal dalam studi politik. Istilah ini merentang dari jaman Yunani Kuno hingga era kontemporer sekarang. Dalam International Encyclopedia of Social Sciences, Oligarki didefinisikan sebagai “Bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil”. Istilah tersebut diambil dari bahasa Yunani, “Oligarchia, yang berarti pemerintahan oleh yang sedikit, terdiri atas kata oligoi (sedikit), dan arkhein memerintah.

Pilkada mahal menjadi kesempatan para cukong, khususnya partai politik membangun politik transaksional, saling mempertukan sumber daya kekuasaan (power exchance Resouces) dan memperdagangkan pengaruh kekuasaan (power trading influence). Akibatnya, Pilkada sekadar melahirkan penguasa yang tersandera para oligarki yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Feodalisme dan oligarki kekuaaan tidak terhindarkan.

Studi mengenai relasi bisnis dan politik menjadi perhatian dan kajian menarik di kalangan ilmuwan 6 seiring perkembangan dinamika ekonomi dan politik. Sejumlah karya akademik atau penelitian telah memperlihatkan bahwa pada setiap fase kekuasaan, keterlibatan kelompok bisnis (baca: Cukong) tidak terpisahkan dan berusaha mereposisi diri masuk ke dalam jaringan kekuasaan. Bahkan, Menko Polhukam Mahfud MD dalam Webinar dengan pusat studi Pusako FH Universitas Andalas, Padang mengungkapkan 92 persen calon kepala daerah dibiayai cukong.

Akibatnya, ketika terpilih muncullah korupsi kebijakan. Sebuah modus korupsi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang, atau sumber daya kekayaan alam yang lain menjadi masalah yang kian marak belakangan ini.

Meskipun kebebasan berdemokrasi telah dirasakan oleh rakyat yang tidak pernah terbayangkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa telah memberangus kebebasan berdemokrasi dan hak-hak politik warga. kontestasi demokrasi. Investasi politik ini sangat mudah dipahami bahwa perilaku itu salah satu bentuk peternakan kekuasaan.

Akibatnya, hanya orang-orang yang memiliki kuasa modal saja yang bisa melamar partai politik. Ini fakta telanjang dalam realitas politik saat. Suatu realitas terstruktur di alam demokratisasi, yang diwarnai permainan politik uang dan pesekongkolan. Politik uang dan persekongkolan menjadi lingkaran setan dalam kegamangan berdemokrasi.

Dominasi praktik politik uang dalam kontestasi elektoral tidak terlepas dari sistem politik dan perilaku partai politik, telah memberikan ruang bagi hadirnya para petualang politik dan pemilik modal sebagai cokung atau political broker di tengah pragmatisme demokrasi.

Persekongkolan di antara para aktor di tingkat lokal yang sama-sama berwatak oligarki-predator telah menjadikan desentralisasi sebagai arena pergulatan memperebutkan sumber daya lokal untuk kepentingan ekonomi dan politik. Para aktor yang menguasai pengelolaan sumber daya ekonomi daerah seperti pengelolaan sumber daya alam telah memposisikan diri sebagai oligarki predator di tingkat lokal.

Bertolak dari pemikiran di atas maka dapat dipahami jika pada kenyataannya negara kerap bersikap mengabaikan terhadap kepentingan masyarakat karena fungsi negara tidak lebih hanya sebagai instrumen dari dominasi kelas, yaitu para pemilik modal.

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) rentan terjadi untuk melakukan kick back dan perburuan rente ekonomi bagi penguasa. Sejumlah penguasa daerah yang terpapar kasus korupsi sesungguhnya berkaitan erat dengan proses demokrasi. Proses demokrasi yang dikendalikan para oligarki telah menggunakan kuasa kapital untuk membajak demokrasi.

Pada sisi lain, partai politik seharusnya menjadi sarana demokrasi justru menjadi kartel layaknya perusahaan. Kartelisasi partai politik telah memandulkan demokrasi, demokrasi menopause. Para calon kepala daerah tentu saja akan berhitung ulang bila mau melamar partai politik sebagai kendaraan politik.

Dalam perspektif pemerintahan ( kybernologi, Ndraha, 2002 ), pengelolaan subkultur kekuasaan tampaknya jauh dari tiga prinsip utama, yaitu berkuasa semudah mungkin, menjalankan seefektif mungkin, dan mempertanggungjawabkan seformal mungkin.

Praktek sistem politik kita memperlihatkan bahwa pola sirkulasi kekuasaan dari satu rezim ke rezim selanjutnya tidaklah mudah dan teramat mahal. Jalan panjang yang mesti dilewati oleh setiap paslon secara logika memungkinkan mereka menghimpun modal demi mencapai puncak kekuasaan. Itu bukan sepenuhnya kesalahan mereka, tapi le…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here