Virus Golput Ancam Serang 9 Desember, Pengamat : Indikatornya Bukan Hanya Covid-19, Bawaslu Minta KPU Masif Sosialisasi Disisa Hari

0

MANADO–Angka golongan putih (Golput) diprediksi akan meninggi di pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 7 Kabupaten/Kota plus Gubernur yang tinggal beberapa hari lagi ini. Para masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya itu mendasar. Pasalnya, Pilkada kali ini digelar di tengah Covid. Sementara pemerintah serta penyelenggara belum memberikan jaminan keamanan yang pasti kepada nasyarakat saat ke tempat pemungutan suara (TPS). “Tak hanya Covid-19. Selain belum ada jaminan keamanan yang pasti, masyarakat juga lebih cenderung bersikap apatis. Kita boleh menengok angka golput di Pilkada atau Pemilu sebelumnya. Presentase golput cukup signifikan dan itu disebabkan rasa ketidakeprcayaan kepada keterwakilannya jika terpilih nanti. Apalagi ditambah pandemi seperti saat ini. Kami menyangsikan tingkat partisipasi akan tercapai,”sindir Aktivis JPPR Sulut Mulyadi Tuhatelu, kemarin. Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Sulut Supriyadi Pangellu mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih masif lagi mensosialisasikan kepada masyarakat untuk wajib menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember. Selain itu, memberikan rasa aman dan nyaman terkait dengan keselamatan warga dengan Covid-19. Tak hanya itu, proses simulasi yang dibuat bukan hanya mengedepankan tahapan-tahapan yang akan dilalui, namun, bagaimana mengantisipasi membludaknya antrian saat pencoblosan nanti. “Paling tidak KPU harus memetakan potensi-potensi yang akan muncul di TPS nanti seperti apa. Disa satu sepekan lebih ini seyogyanya KPU lebih memasifkan sosialisasi. Namun juga ke masyarakat sendiri, jika kampanye yang dilarang didatangi banyak orang, tapi justru ditabrak, kami meminta hal itu sewajibnya juga dilakukan saat pemilihan nanti. Masyarakat tidak perlu takut,”kata putera Poridisa itu, tadi malam. Lanjutnya, tanggungjawab pemilu adalah tanggungjawab bersama. Menurutnya, peserta pemilu juga wajib meyakinkan masyarakat bahwa harus datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Terutama bagi tim kampanye dan tim sukses harus mengedukasi masyarakat. “Sehingga itu kami juga sebagai pengawas pemilu turut mendorong agar angka paritisipasi pemilih 9 Desember nanti sesuai yang diharapkan bersama. Masyarakat mesti sadar bahwa nasib masa depan daerah lima tahun kedepan ditentukan saat masyarakat mendatangi TPS. Bawaslu menjamin suara rakyat tersampaikan dengan aturan-aturan yang berlaku,”tandas Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Sulut itu.  Terpisah, Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando mengatakan, golput itu sebuah fenomena yang sering terjadi baik dalam setiap pemilu atau Pilkada. Kata.dia, golput terjadi karena beberapa sebab, pertama ketidakpercayaan terhadap calon-calon yang sedang berkompetisi. Selain itu, banyak pemilih yang trauma karena banyak janji-janji politik yang tidak dibuktikan ketika terpilih.  “Ketidakpercayaan itu menyebabkan mereka enggan untuk datang pemilih. Kemudian, karena kondisi sebagian masyarakat yang kini hidup dalam kondisi zona nyaman. Artinya memilih atau tidak memilih baginya tak akan mempengaruhi nasib. Golput terjadi karena sebagian masyarakat lebih tertarik untuk bekerja ketimbang untuk datang memilih. Pilkada tahun ini kemungkinan potensi masyarkat untuk tidak memilih bisa saja naik,”kata dosen pascasarjana itu, tadi malam. Menurutnya, alasan untuk tidak memilih karena takut tertular covid itu sangat manusiawi. Kemungkinan masyarakat yang akan datang memilih ke TPS pada 9 Desember adalah pertama masyarakat yang berhasil diperdaya oleh calon dengan money politics. Jadi uang suap itu bisa menjadi daya dorong masyarakat untuk datang memilih. Lalu masyarakat yang diancam atau terintimidasi. Mereka sebagian besar adalah ASN dan keluarganya atau pemimpin agama dan keluarganya.  “Jadi mereka yang memilih datang ke TPS karena takut kehilangan jabatan atau takut tak mendapat fasilitas dari pemerintah. Masyarkat yang dipengaruhi politik aliran. KPU harus bekerja keras untuk meyakinkan publik bahwa suasana TPS itu aman dari Covid. Hanya dengan cara itu maka masyarakat akan datang ke TPS. Perlu inovasi bagi KPU dalam mensosialisasikan Pilkada aman dari covid. “Jelaskan mekanismenya, pembatasan jumlah pemilih, model antrian, tata cata mencoblos dan pemberian tinta pada jari. Semua prosedur itu harus bebas dari covid. Tentu penting bagi KPU untuk meyakinkan publik bahwa pencoblosan itu harus benar-benar aman. Semua KPPS harus ditempelkan hasil swab testnya di tempat yang terlihat oleh publik,”terangnya.(ian/fjr)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here