harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda

Bupati Iskandar Blak-blakan Soal Rolling Pejabat, Ada yang Nonjob?

harimanado, Bolsel – Bupati petahana Bolsel Haji Iskandar Kamaru yang terpilih kembali pada Pilkada Desember (2020) belum lama ini, buka-bukaan soal rencana rolling pejabat di tubuh Pemkab Bolsel usai ia dilantik pada 17 Februari (2021) nanti. Ia memberi isyarat, jika dibolehkan, reshuffle akan dilakukan tanpa harus menunggu enam bulan setelah pelantikan.

“Lebih cepat lebih baik,” kata Iskandar yang didampingi Wakilnya Dedi Abdul Hamid dan Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, serta Sekretatis Daerah (sekda) Marzanzius Arvan Ohy yang ditemui di salah satu Kantin di Kawasan Perkantoran Pemkab Bolsel, Panango, Bolaang Uki, Kamis (21/1).
Ia kemudian membeberkan bahwa pada  rolling nanti akan dilakukan pengisian beberapa jabatan, penyesuaian dan nonjob.

“Sebab tahun ini ada beberapa ASN kita yang pensiun,” tutur Iskandar.

Di sisi lain, diketahui, pada akhir tahun lalu Mendagri mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 820/6923/SJ tertanggal 23 Desember 2020 tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020.

Kendati begitu, kabarnya, usai dilantik gubernur/bupati/walikota bisa langsung menggelar penggantian (rolling) pejabat apabila mengikuti ketentuan yang diatur?

Related Posts

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bolsel Ahmadi Modeong, membenarkan adanya SE tentang pelarangan penggantian pejabat tersebut.

“Benar, SE itu tertanggal 23 Desember 2020. Di dalamnya disebutkan, dilarang melakukan penggantian sampai dilantiknya gubernur, bupati dan walikota,” tuturnya.

Menurutnya, SE tersebut memperkuat edaran sebelumnya tentang ketentuan bahwa penggantian (pejabat) bisa dilaksanakan enam bulan sesudah (gubernur/bupati/walikota) dilantik.

“Artinya, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) boleh melakukan pelantikan setelah dilantik. Secara teknis, jika belum sampai enam bulan, harus ada ijin dari Mendagri. Tapi, jika sudah di atas enam bulan, biar tidak ada (ijin mendagri),” jelasnya.

Dengan demikian, Gubernur, Bupati dan Walikota yang baru terpilih memiliki dua opsi jika ingin melakukan rolling usai dilantik nanti. Pertama, tanpa menunggu enam bulan dengan catatan harus memperoleh ijin Mendagri. Kedua menunggu hingga enam bulan usai dilantik.

Untuk Bupati Haji Iskandar Kamaru dan Wabup Dedi Abdul Hamid sepertinya akan memilih opsi pertama, tanpa menunggu enam bulan.(qs)

Leave A Reply

Your email address will not be published.