harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda

Baru Dilantik KPID Sulut Langsung Tancap Gas

Tegas Tindaki Lembaga Penyiar Abal-abal, Satu Radio asal BMR Minta Legalitas

 

Harimanado.com.MANADO- Belum lama dilantik Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara (Sulut) langsung beraksi, Kamis (25/2)

Agenda perdana melakukan dengar pendapat, dengan PT. Radio Swara Monompia Kotamobagu, di kantor KPID. Mereka konsultasi terkait perizinan penyiaran.

Ketua KPID Sulut Reidi Sumual menjelaskan banyak yang menganggap mengurus izin itu mempersulit lembaga penyiaran di masa pandemi ini.

“Tapi sebagai negara hukum, kami melihat bahwa respon dari PT Radio Swara Monompia ini begitu aktif. Sebetulnya dari tahun kemarin, tapi karena transisi, maka baru dilangsungkan evaluasi ini,” ujarnya.

Menurut Sumual, ada beberapa poin yang menjadi catatan dan akan disempurnakan dari lembaga penyiaran ini, antara lain mengacu pada 3 dasar yang perlu diperhatikan perihal penyiaran, UU 32 tahun 2002, Perkominfo No.18 tahun 2002 tentang perizinan, P3 SPS tahun 2012.

“Kami terus menggaungkan pesan ketika dilantik oleh Gubernur Sulut, bahwa KPID memberikan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu kami terjemahkan, lembaga penyiaran seperti radio monompia yang mengcover BMR harus aktif melayani publik,” tambahnya.

Related Posts

 Korbid Pengelolaan Struktur dan System Siaran, Hamri Mokoagow menuturkan, bahwa evaluasi ini kemudian akan diplenokan untuk disampaikan kembali kepada pihak pemohon PT. Radio Swara Monompia.

“Masalah teknis dari evaluasi ini adalah, saat ini perizinan itu kalau diupayakan berdasarkan ‘one day service’, terjadi migrasi dari analog ke digital sehingga semua bentuk perizinan berdasarkan online,” tuturnya.

Diketahui salah satu tujuan PT. Radio Swara Monompia untuk memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), dengan ketentuan Media Radio 5 tahun sekali, sedangkan Media Tv 10 tahun sekali.

“Hal ini menjadi penting untuk diketahui oleh seluruh lembaga penyiar yang ada di Sulut, bahwa namanya lembaga penyiaran publik harus memiliki izin sesuai Perkominfo No.18 tahun 2016. sehingga jelas dapat menimbulkan dan menciptakan iklim investasi daerah yang berkualitas,” tegas Korbid yang berdarah BMR itu.

Masih banyak lembaga penyiar belum memiliki izin, khususnya Tv-Kabel dan Radio. Ada tidak memiliki PT dan sejenisnya.

“Padahal, kalau mereka buat badan hukum dalam bentuk PT bisa meningkatkan ‘Income’ di daerah dan bisa mendorong pendapatan asli daerah,” ketusnya.

Selain itu, karena maraknya penyiaran ilegal, maka KPID akan membangun pengawasan dan penindakan terhadap lembaga penyiaran yang belum berizin, karena berdasarkan konstitusi dan regulasi bahwa semua aktifitas lembaga penyiaran seluruh indonesia harus memiliki badan hukum dan perizinan.

Kedepan, KPID berharap peran dari radio ini harus sesuai dengan namanya yakni Monompia dari bahasa bolmong yang berarti memperbaiki, sehingga visi-misi keberpihakan sangat jelas.(tr21)

Leave A Reply

Your email address will not be published.