harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda

Episode  JAK Mulai Menegangkan, DPRD  Bidik Angel Tomohon Jadi Saksi Kunci 

MANADO– Episode dugaan perselingkuhan James Arthur Kojongian (JAK) di DPRD Sulut dan Angel kian panas. Sudah tiga bulan kasus King Arthur (JAK) belum ada putusan tetap.

Putusan DPRD Sulut sangat tegas memvonis JAK diberhentikan dari posisi wakil ketua dewan. Serta merekomendasi ke Partai Golkar untuk memecat JAK.

Hanya saja , usulan pemberhentian JAK sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut masih tertahan di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).  Alasan Kemendagri masih ada dokumen yang butuh dilengkapi.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulut pun menyatakan siap menindaklanjuti permintaan Kemendagriuntuk melakukan tata beracara dengan mengundang saksi-saksi dan pihak terkait. Tak terkecuali perempuan bernama Angel yang diduga adalah selingkuhan JAK.

Ketua BK, Sandra Rondonuwu menjelaskan, dokumen yang dimintakan itu ada soal tata beracara.

“Sementara tata beracara itukan sudah diatur dalam kode etik. Dan kode etik itu, kita pakai yang lama. Karena belum ada yang baru. Jadi, kalau kemudian memintakan untuk dilakukan tata beracara itu, bagi saya secara pribadi atau kami BK berpikir itu tidak masalah. Karena itu hanya masalah teknis. Tapi tidak mengurangi substansi. Kalaupun dimintakan itu dilakukan, kami BK siap,” kata Sandra saat diwawancarai, Senin (3/5).

Diterangkannya, kasus JAK ini terjadi di ruang publik. Maka nanti dalam ruang tata cara tersebut, pihaknya siap juga laksanakan secara terbuka dengan memanggil semua pihak yang terlibat.

“Itu yang akan kami usulkan kalau memang tata beracara dianggap sebuah keberatan yang tidak dilaksanakan. Padahal kami sudah melaksanakan sesuai PP 12/2018. Nah, maka saya mengusulkan supaya itu dilakukan dan kami BK ingin melakukannya secara terbuka untuk melakukan tata beracara terhadap JAK dengan menghadirkan semua saksi-saksi atau siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut,” tuturnya.

Related Posts

Pihaknya telah menjelaskan terkait sikap BK kepada Gerakan Perempuan Sulut (GPS) yang menyambangi DPRD kemarin. “Kami sudah jelaskan banyak hal tentang salah satu keputusan dari BK yang sudah di paripurnakan melalui sidang paripurna DPRD yakni memberhentikan saudara James A Kojongian sebagai pimpinan DPRD Provinsi Sulut dan pemberhentian sebagai anggota DPRD diserahkan kepada partai yang bersangkutan yakni Golkar,” jelasnya.

Setelah itu, lanjutnya, semua dilakukan BK sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018 telah melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 56 bahwa BK menjaga kehormatan moral martabat etika dari pimpinan dan anggota DPRD. “Itu sudah kami lakukan ketika ada dugaan pelanggaran oleh JAK. Dimana kami sudah melakukan sesuai dengan PP Nomor 12/2018. Setelah sudah ada keputusan paripurna, itu sudah dikirimkan kepada gubernur, kemudian dikirim ke Kemendagri,” tuturnya.

Dari Kemendagri kemudian mengirim surat kembali. Surat yang pertama tertanggal 16 Maret. “Jadi, setelah mekanisme sudah dilakukan oleh BK, disampaikan dalam sidang paripurna, diambil keputusan dalam sidang paripurna kemudian disampaikan kepada Gub dan sudah disampaikan ke Kemendagri,” paparnya.

Kemendagri membalas surat tersebut dengan isi mempertanyakan mekanisme yang ditempuh BK, lalu mekanisme itu juga BK sudah buat surat untuk menjawab apa yang diharapkan atau yang dimintakan Kemendagri.

BK sudah mengirimkan itu kemudian dibalas juga dengan surat tanggal 14 April meminta supaya gaji dari JAK untuk dapat dibayarkan. “Kalau soal itu, dapat dikonsultasikan dengan kesekretariatan dewan. Lalu setelah juga saya tahu bahwa surat permintaan dari Kemendagri tentang pembayaran gaji dari JAK dijawab oleh DPRD, Kemendagri turunkan lagi surat tanggal 23 April tentang tata beracara yang dilakukan oleh BK,” ucapnya.

Menanggapi itu, Juru Bicara GPS Pdt Ruth Kesia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh sikap DPRD Provinsi Sulut untuk tetap konsisten pada keputusan paripurna yang secara tegas memberhentikan JAK. “Kami mendukung penuh sikap Gubernur Sulut untuk tetap konsisten menjalankan keputusan dimaksud sebagai bentuk tanggungjawab negara memberikan perlindungan terhadap rakyatnya dari kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucapnya.

GPS juga.mendesak Kemendagri segera mengeluarkan surat keputusan pengesahan pemberhentian JAK dari jabatannya. “Ini adalah wujud kewajiban dan tanggung jawab negara menciptakan lingkungan pemerintahan dan sosial yang bebas dari pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta untuk mengimplementasikan surat edaran Kemendagri yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang diterbitkan tertanggal 28 Januari 2020 agar memprioritaskan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta DPD I Partai Golkar Sulut dan DPP Partai Golkar untuk taat pada perintah Undang-undang dan juga pada kebijakan internal Partai Golkar untuk turut mengambil bagian dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diketahui, dalam kasus JAK yang sempat viral, nama Angel perempuan yang diduga selingkuhannya itu ramai dibicarakan. Kemungkinan, dalam beracara nanti, BK bakal memanggil Angel sebagai saksi atau pihak terkait lainnya. (An1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.