harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda

Opini BPK 2020, Sulut Nyaris Sempurna, Sayang Satu Daerah Rapor Merah

OD: Sangat Penting Transparansi Keuangan

MANADO– Ekspresi wajah Gubernur Sulut Olly Dondokambey memancar bahagia di Rapat Paripurna DPRD Sulut. Senyum OD sapaan akrab gubernur makin mengembang, usai mendengar pengumuman audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulut Senin (3/5).

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw bersama pimpinan DPRD Sulut dan KePala BPK Sulut Karyadi dan Anggota BPK RI Isma Yatun, dan 15 kepala daerah.(foto:ist)

Hasil opini BPK Sulut, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 diganjar  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tidak hanya Pemprov Sulut, ada 14 Kabupaten/Kota se Sulut menerima opini yang sama, kecuali Kabupaten Minahasa Utara yang menerima opini Tidak Wajar (TW), (lihat grafis). Raut wajah OD dan Steven Kandouw samar-samar tersenyum kecut, lantaran opini Pemkab Minahasa Utara masih merah. Diberi opini Tidak Wajar (TW).

Pengumuman WTP oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diumumkan Anggota IV BPK RI Isma Yatun di hadapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Drs Steven OE Kandouw dan 15 kepala daerah se Sulut di Rapat Paripurna DPRD Sulut.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Andi Silangen, dihadiri Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekprov Sulut Edwin Silangen dan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi.

Gubernur Olly menegaskan, capaian opini WTP 7 kali berturut-turut maka Pemprov Sulut berkomitmen untuk lebih mengutamakan transparansi pengelolaan keuangan.

Related Posts

“WTP bukan tujuan terakhir, yang terutama transparansi dikedepankan,” kata Gubernur Olly seraya mengapresiasi sinergitas antara Pemprov dan DPRD dalam membangun daerah.
Gubernur Olly juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang telah optimal memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut Tahun Anggaran 2020, serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, serta menuntun dan memberkati setiap langkah kerja kita dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” tutupnya.

Anggota IV BPK RI menambahkan pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

“Pemeriksaan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai “kewajaran” laporan keuangan.” Jika dalam pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan,kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara itu akan diproses lain,”tandasnya.

Sementara itu, Bupati Minut Joune Ganda saat dikonfirmasi soal hasil pemeriksaan BPK dengannya tidak wajar optimis akan diperbaiki.”Kami akan berupaya tahun depan akan lebih baik dari tahun ini,”tambahnya.(tra)

Grafis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2020 se Sulut

1. Pemprov Sulut (WTP)
2.Minahasa (WTP)
3. Bolmong (WTP)
4. Sangihe (WTP)
5. Minut (TW)
6. Minsel (WTP)
7. Mitra (WTP)
8. Bolmut (WTP)
9. Boltim (WTP)
10. Bolsel (WTP)
11. Talaud (WTP)
12. Siau (WTP)
13. Manado (WTP)
14. Bitung (WTP)
15. Tomohon (WTP)
16. Kotamobagu (WTP)

RESMI : Pemprov Sulut bersama 15 Kabupaten/Kota saat menerima LHP BPK RI pengelolaan keuangan daerah tahun 2020.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.