harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda
how to make a woman squirt.like it https://www.weneedporn.online
like itjav the thai massage.
nude milfs

3 Resep Pendapatan Berkualitas; Efisiensi, Produktivitas dan Supervisi

Peta Baru Ekonomi Kreatif Kota Manado

Oleh: Asrul Anom

Presidium Kahmi Manado

AWAL abad ke 18, sekira 1770 an system ekonomi Eropa dibuat jungkir balik. Adam Smith, akademikus asal Skotlandia biangnya. Ia mendeklarasi kelahiran mazhab ekonomi kapitalis. Era ini ditandai dengan bomingnya industry perdagangan.

Adam Smith yang dinobatkan bapak ekonomi kapitalisme melalui bukunya Wealth of Nations (An Inquiry into of Nature and Cause of The Wealth of Nations) yang diterbitkan 1776 mampu memantik semangat baru.

Karya Smith memantulkan era baru masyarakat Eropa yang jauh lebih liberal. Meninggalkan era merkantilisme yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu

Smith melihat mekanisme pasar yang akan mengatur hukum ekonomi. Karena ada tangan tangan tak kelihatan (Invisble Hand) yang akan mengatur keseimbangan social dan ekonomi.

Invisble hand adalah mungkin cikal bakal lahirnya role model kehidupan masyarakat kota (pusat ekonomi). Yang secara gradual memisahkan diri dari masyarakat udik (jauh dari pusat ekonomi).

Masyarakat kota punya sifat individualistis. Survive of pitest. Tapi punya kelebihan, di antarnya kaya kreatif dan lebih liberal.

Lalu apa kaitan dengan Kota Manado? Sangat erat kaitan. Semua ciri-ciri ada di ibukota Sulut.

Kota Manado konon lahir pada 14 Juli 1623. Salah satu jazirah ekonomi di kepulauan Sulawesi telah menjelma menjadi kota metropolitan.

Peradaban makin modernis, semua sector ekonomi (jasa dagang dan keuangan) terkonsentrasi. Jumlah penduduk diperkirakan 475.000 an (data BPS 2020). Mereka menempati luas daratan 15.276 Ha atau sebaran penduduk setiap Km dihuni rata-rata 2000 an jiwa.

Dengan luas daratan terbatas, tidak mungkin mengimbangi pertumbuhan penduduk. Ketambahan warga baru akan melahirkan persoalan baru di Kota Manado.

Dengan kata lain, bertambah jumlah penduduk simetris dengan kompleksitas masalah. Lalulintas masalah datang silih berganti. Hampir setiap tahun akan terulang. Masalah macet. Sampah. Tata ruang tidak tertata. Yang semua berdampak pada banjir dan ancaman abrasi.

Masalah inti di atas tidak akan hilang. Cuma bisa dikurangi. Itu niscaya. Karena sehebat apapun system pemerintahan, minimal hanya akan mengurangi. Itu jika pemerintahan begitu strong dan bersih dari anasir vested of interest, Tapi kalau gaya pemerintahan miskin kreatif. Tuna inovasi. Dan sekadar hamburkan anggaran negara dan daerah, sangat mustahil dalam jeda 3,5 tahun, Kota Manado akan berubah casing.

PROGRAM UTAMA

Related Posts

Ada 15 program Wali Kota Manado Andre Angouw dan Wakil Wali Kota Richard Sualang. Di antara belasan program ada program lanjutan pemerintahan periode kemarin, hanya sedikit polesan kalimat. Ada juga program atraktif dan sangat populis.

Hanya sayang, tidak ada keberanian dari rezim pemerintahan yang dikendalikan PDIP ini, menciptakan program dahsyat. Program yang menjadi heritage yang kuat. Meninggalkan legacy yang terus mengendap di mastermind warga.

Ada sebenarnya program yang popular, namun menghabiskan belanja besar adalah tataulang master plan pusat kota. Salah satunya menambah jalan langit atau jalan tol. Jalan tol dalam kota, atau flyover dari timur ke barat dan selatan. Tapi, di kondisi keuangan mirip balon, program itu kelihatan utopis.

Sebelum terlalu dalam menjabarkan 15 program AARS, kita mesti melihat data kemampuan dana untuk membiayai program. Tahun 2021, dana transfer pusat sekira Rp947,39  miliar. Semua pos belanja ada di dalamnya. DBH Rp42,47 M.  DAU Rp725,86 M, DAK Rp56,06 M, DAK nonfisik dan DID Rp114.45 M. dan Rp9,2 M.

Jika ditambah PAD yang dipatok Rp300 M, maka Pemkot Manado punya modal belanja Rp1,2 T. Cukupkah uang pemerintah sebesar Rp1 T, bisa balance dengan belanja rutin dan program 2021? Begitu juga di tahun 2022, 2023 dan 2024? Cukup atau tidak, harus ada terobosan. Aalagi dana pusat tidak semua untuk program. Khusus DAU sebesar 725 miliar, postur untuk biayai belanja pegawai dan honor hampir berimbang dengan belanja modal atau untuk kepentingan public.

Selanjutnya Rp300 miliar PAD yang masih harus dicari, tidak semua dihabiskan untuk bangun infrastruktur di kelurahan.Harus dialokasikan untuk insentif dan honor daerah.

Jika menggunakan akal sehat, dan bertindak biasa biasa saja, target PAD Manado tahun ini pesimis tercapai. Harapan Pemkot Manado bisnis pendonor PAD dari retribusi dan pajak restoran dan hotel. Pendapatan Bagi hasil PBB. Restribusi tempat hiburan. Retribusi penggunaan jalan. Retribusi dari PD Pasar, PT Air, jasa parkir, usaha kosan, warung, kios dan usaha skala mikro dan kecil. Serta retribusi kebersihan. Kemudian pajak kendaraan, IMB. Pendapatan fiscal ini jika bicara ideal semua pos penyedot PAD akan  tercapai, asal dikelola secara akuntabel dan transparan. Contoh, retribusi kebersihan. Karena minim pengawasan disertai system pengelolaan uang retribusi yang lemah, maka mata air dari kran tidak menetes ke kas daerah. Kasus yang sama di sector lain.

Semua tantangan pasti ada jalannya. Dua Langkah harus dibenahi. Sistem pengawasan berlapis (supervise). Serta beri Reward yang pantas mereka yang mencapai prestasi. Bagi Andre Ang, pengusaha papan atas Sulut, konsep manajemen laba bisa dia cangkok ke pemerintahan. Menggenjot pendapatan berkualitas,  di saat bersamaan mengerem biaya yang nirproduktivitas. Jika dua indicator makro sudah terwujud, maka Manajemen EFISIENSI yang Produktif optimis tercapai.

Bicara soal efisiensi, terkait dengan ekonomi dan kesehatan pemkot Manado bisa lakukan terobosan. Alasan jelas, situasi pandemi C19. Kran pemerintah lagi dikancing. Konsekuensi dari kekurangan pendapatan adalah efisiensi sejumlah belanja. Tawaran kami ada beberapa saja.

  1. Kembalikan gaji pala ke posisi tahun sebelumnya. Gaji pala sekarang jauh di atas ideal. Melebihi gaji ASN golongan 3. Bisa direvaluasi, karena tidak menggunakan indicator indeks kebutuhan. Besaran gaji tidak simetris dengan beban kerja pala sekarang. Gaji pala sekarang Rp5000.000. Jika dihemat Rp1.500.000 per pala, maka tiap bulan ada penghematan (1.500.000 x 504 pala) Rp756.000.000 setiap bulan. Anggaran sebesar itu, bisa direlokasi ke pos yang lebih produktif.
  2. Pembayaran gaji pala, harus berbasis kinerja. Ditandai dengan laporan program aksi di lingkungannya. Pelaksanaan bisa dilaporkan menggunakan aplikasi yang terkonek di command center.
  3. Bansos untuk lansia dan para pengurus gereja dan masjid. Yang dibayar tiap tiga bulan. Bansos diberikan dalam bentuk kartu BPJS Kesehatan dan Kartu BPJS TK. Pemerintah tidak perlu memberi secara tunai dana bansos. Penerima cukup dapat bansos tunai 50 persen. Terkait bansos, punya linkage dengan ketahanan ekonomi rumah tangga.

 

  1. Dana kelurahan Rp200 juta. Jangan diberikan pengelolaan kepada aparat kelurahan apalagi lingkungan. Biarlah melekat di satu Lembaga pemerintah. Kalau dana itu tidak terpakai, maka dikembalikan ke kas daerah.

 

  1. Sistem pengawasan berlapis di perusahaan daerah. PD Pasar contohnya. Rapor keberhasilan Badan Pengawas adalah jika nol keluhan dan pengelolaan keuangan dan manajemen tidak cacat. Faktanya. Pengurus dan petugas di bawah tidak sinergi. Pedagang dan petugas di bawah tiap hari ada yang disakiti. Nah, ke depan Pemkot buat kanal khusus untuk pedagang menyalurkan keluh kesah, disertai bukti. Identitas pedagang harus dijaga. Modelnya mirip Ombusdman. Lembaga semi pengadilan tanpa harus mempertemukan yang mengadu dan diadu.

 

  1. Intervensi secara tidak langsung vaksinasi kepada 350 ribu warga Manado. Salah satu cara melarang mengurus di kantor apapun harus diminta kartu vaksin.

 

  1. Beban lain yang sangat menggorogoti brankas daerah adalah insentif tenaga harian lepas (THL). Periode lalu ada 3000 an THL diakomodir. Kebanyakan THL titipan kepentingan politik oknum DPRD, tim sukses dan pejabat. Angka sebanyak itu, jauh di atas kebutuhan birokrasi. Meritokrasi tidak jalan, lantaran yang dibutuhkan tidak sesuai yang diterima. Alangkah baiknya rekrutmen THL memberi multiflier effect. Yaitu berdampak pada kecepatan pelayanan birokrasi. Berdampak pada kenaikan PAD dan kenyamanan warga.

 

Demikian catatan ini, meski masih banyak yang bisa kami elaborasi, tapi sangat terbatas ruangnya. Semoga masukan ini bisa membantu walau sedikit di program pemerintah.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.