harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda
bolsel
syarikatislam

PD Pasar Manado Tak Sehat, Sejumlah Wakil Rakyat Dorong Perubahan Regulasi

Harimanado.com-Beberapa Anggota DPRD Manado menyorot pengelolaan di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado. Perubahan akan regulasi pun diusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Manado sebagai owner.

Seperti halnya disampaikan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Manado, Boby Daud.
Menurut Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulut ini, ada banyak aspirasi masalah pengelolaan PD Pasar Manado.

“Kami ingin sampaikan dengan tegas bahwa Perda Nomor 1/2013 ini perlu dievaluasi. Bahkan Pemerintah Kota (Pemkot) harus berinisiatif buat produk hukum menyangkut pengelolaan PD Pasar,” kata Boda sapaan akrabnya, Rabu (1/9) dalam rapat paripurna.

Dia mengamati bahwa adanya perubahan struktur di PD Pasar yang terdapat konsekuensi dengan masalah anggaran. PD Pasar, kata dia, harus ada kontribusi terhadap kas daerah. Namun yang terakhir ini tak ada kontribusi.

“Saya minta agar masuk ke PAD. Karena potensi pendapatan di PD Pasar besar. Nah, kenapa harus Ada produk hukum, karena yang menjadi dasar PD Pasar lakukan atau ambil langkah, karena kewenangan terlalu besar diberikan ke Direksi.

Salah satunya menentukan besaran tarif, termasuk sewa kios yang ditentukan Direksi. Dan Wali Kota itu hanya terima pelaporan saja. Termasuk penghapusan aset. Ini sangat membahayakan,” tandasnya.

Dia mempertanyakan kenapa gaji dari Direktur sangat dan sudah membebani keuangan PD Pasar. Bahkan aturan, gaji karyawan belum dilakukan. “Berkaitan Peraturan Direksi (Perdis), itu dasar dari yang dilakukan PD Pasar. Kebijakan ditentukan melalui Perdis. Saya harap wali kota buat peraturan yang bisa membuat pedagang nyaman,” pintanya.

Dia contohkan sewa kios dulunya 100-200 ribu. Tapi sekarang sudah sampai juta. Namun itu kewenangan Perdis.

Related Posts
jrbm

“Nah jangan sampai perda ini memberikan ruang besar ke Direksi dan untuk sementara owner sebagai penentu, ruangnya kecil.

Apa lagi tak ada kewenangan dari DPRD untuk diminta pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil PD Pasar. Karena lahirnya peraturan dari DPRD, maka perlu juga ada fungsi kontrol dari dewan.

Jangan sampai Direksi ambil kebijakan melalui Perdis yang bisa mengurangi semangat untuk membangun pasar jadi profesional. Kami tunggu regulasi baru supaya bisa berguna untuk pedagang,” harapnya.

Sama halnya dikatakan Anggota DPRD Manado, Benny Parasan. Menurutnya kondisi di PD Pasar sudah tak sehat. Baik ekonomi ataupun dari segi fisik.

“Ada hal penting. Ada beberapa karyawan statusnya organik diberhentikan. Ini perlu diperhatikan pemkot. Harusnya ada konsekuensi hukum ketika mereka organik tapi diberhentikan. Harusnya bayar pesangon. Ini akan bermasalah. Apalagi mereka datang dan mengeluh ke DPRD. Saya kira perlu diambil langkah supaya persoalan ini tak berkelanjutan,” sarannya.

Soal aturan, dikatakannya, regulasi di PD Pasar acuan kerja di Perda sudah tak relevan. Mengingat ada peraturan pemerintah tentang BUMD.

“Perda ini harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah. Kalau bertentangan dengan aturan di atas maka peraturan yang di bawah gugur. Jadi harus menyesuaikan secepat mungkin membuat regulasi yang baru,” ucap Parasan.

Dorongan perubahan Perda juga disampaikan oleh Anggota DPRD Manado, Sonny Lela.

“Masalah PD Pasar memang harus ada perubahan manajerial. Seharusnya ada perubahan perda,” pungkasnya. (An1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.