harimanado.com
Selalu Ada Yang Beda
PLN
how to make a woman squirt.like it https://www.weneedporn.online
like itjav the thai massage.
nude milfs

Marak Data Pribadi Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi Harus Dituntaskan

Harimanado.com-Kebocoran data pribadi semakin marak terjadi. Bahkan data pribadi Presiden RI sempat bocor lewat sertifikat vaksin yang beredar di media sosial.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah lama dibahas bersama DPR.

“Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal,” kata Puan dalam rilis yang diterima, Jumat (3/9).

Dia menegaskan, semua kebocoran data pribadi yang menyusahkan warga ini harus segera “ditambal” dengan UU Perlindungan Data Pribadi.

Olah karena itu, lanjut Puan, pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas.

Related Posts
jrbm

“Dengan UU tersebut nantinya para pembocor dan pengambil manfaat dari kebocoran data pribadi ini, akan dijatuhi sanksi. Mulai dari denda sampai pidana,” tegas Puan.

Dijelaskannya, RUU ini belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi.

DPR, kata dia, ingin lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah. Karena pemerintah juga berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut Puan, pentingnya asesmen menyeluruh terhadap dampak kebocoran data yang dialami masyarakat secara luas. Hal ini penting untuk mengetahui data dan fakta kerugian masyarakat akibat kebocoran data pribadi, sehingga bermanfaat untuk penyusunan RUU PDP.

“Kalau perlu DPR membentuk Panitia Kerja khusus untuk asesmen menyeluruh ini. Sehingga DPR bisa mendengar dengan lengkap aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi mereka, agar penyusunan RUU PDP semakin baik,” tuturnya. (sf/An1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.