Harimanado.com-Anggota DPRD Sulut, Melky J Pangemanan (MJP) angkat suara terkait salah satu pasal di Rancangan Tata Tertib DPRD yang mengatur hak bicara legislator dalam paripurna. Perdebatan pasal tersebut terus mengundang reaksi wakil rakyat Sulut lainnya.
“Legislator adalah corong masyarakat. Jangan dilarang untuk bicara,” tegas MJP.
Menurut Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini, anggota dewan itu tak bisa dibatasi dalam hal menyampaikan pendapat dan aspirasi.
“Dalam konteks agenda paripurna pun tidak bisa membuat anggota legislator dibungkam untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi publik,” tandasnya.
Dia pun menegaskan, legislator itu tak bisa dilarang dalam berbicara. Apalagi tentang kepentingan rakyat.
“Bahwa ada mekanisme melalui fraksi kan sah-sah saja. Namun kebebasan individu legislator dalam berbicara tidak bisa dilarang,” ucapnya.
Related Posts
Lebih jauh Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini menerangkan, lembaga legislatif atau parlemen berasal dari bahasa Prancis, Le parle. Yang artinya berbicara.
“Bagaimana mungkin legislator tidak bisa berbicara.
Kita sudah mestinya menjadi corong resmi untuk menjaga pemerintah berjalan sesuai konstitusi dan menjadi perpanjangan tangan konstituen,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Tatib, Boy Tumiwa telah menjelaskan bahwa itu bukan interupsi yang dibatasi dalam rapat paripurna.
“Kalau memang ada yang salah dengan agenda paripurna, ya silakan interupsi. Yang diatur dalam tata tertib ini adalah interupsi terkait aspirasi. Bukan juga membatasi aspirasi legislator, namun mengatur jalurnya.
Semua kan ada di fraksi. Jadi kalau ingin sampaikan aspirasi, silakan lewat fraksi,” jelasnya.
Menurut Tumiwa, posisi fraksi sangat kuat. “Jadi kalau fraksi yang berikan aspirasi malah lebih kuat,” tukasnya. (An1)
