NA UU Obligasi Daerah FPG MPR Mulus Masuk Senayan, ADM: DPR Siap Godok

Jakarta,Harimanado-  Road show  pembentukan undang – undang (UU) obligasi daerah (OD) Fraksi Partai Golkar  (FPG) MPR RI finish di gedung DPR/MPR RI Senayan.

Gedung Senayan jadi titik terakhir sarasehan nasional  pembentukan  UU OD setelah FPG MPR safari ke beberapa provinsi, termasuk Sulawesi Utara.

Bacaan Lainnya

Di sarasehan terakhir, FPG MPR mengundang beberapa kepala daerah dan perwakilan lembaga keuangan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjadi panelis.

Ada juga Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon I Made Bagus Tirthayatra, Presiden Direktur Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari dan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng

RAMPUNG: TA Ketua FPG MPR RI Aditya A Moha (paling kanan) bersama para panelis Gubernur Jabar Dedy Mulyadi dan Ketua FPG MPR Melchias Mekeng (tengah) di sarasehan nasional UU Obligasi Daerah terakhir di gedung DPR MPR RI Rabu (18/11/2026).(foto:dok)

Mekeng menegaskan FPG MPR mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah sebagai solusi pendanaan infrastruktur di daerah.

Supaya program daerah tidak harus tergantung dana transfer daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Daerah tidak mungkin bisa dibangun hanya mengandalkan APBN, dan APBN kita ruang fiskalnya sudah tidak terlalu besar lagi. Sementara pertumbuhan penduduk semakin besar, Harus ada sumber-sumber pembiayaan lainnya. Dan kami merasa bahwa sudah saatnya obligasi daerah harus dibuatkan undang-undangnya,” ujar Ketua FPG MPR Melchias Mekeng pada acara Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara IV Komplek MPR DPR, Rabu (18/11/2026).

DUKUNG: Panelis Gubernur Jabar Dedy Mulyadi dan Wagub Jatim Emil Dardak di sarasehan nasional (foto:dok)

Mekeng meyakinkan penerbitan obligasi daerah memacu roda pembangunan daerah. Sudah banyak bukti. Dia mengungkapkan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, bahkan negara berkembang seperti Senegal dan Vietnam, telah menerbitkan Municipal bond alias obligasi daerah dengan tingkat keberhasilan yang tinggi

“Terakhir kami memantau Vietnam sudah menerbitkan obligasi daerah, dan belum lama sudah mencapai 1 miliar dolar,” ungkapnya.

Mekeng menegaskan penerbitan obligasi daerah memiliki tingkat risiko gagal bayar (default) yang relatif rendah. Berdasarkan data dari 18 negara yang telah menerapkan instrumen pembiayaan tersebut, tingkat kemacetan pembayaran tercatat hanya 0,1 persen.

“Di dunia, dari 18 negara yang sudah menerbitkan obligasi daerah, yang macet hanya 0,1%. Jadi saya berharap ini merupakan milestone buat kita memproses percepatan pembangunan daerah, karena daerah sekarang boleh dibilang sudah teriak-teriak, transfer ke daerah sangat kecil, dan mereka butuh alternatif pembiayaan,” sambungnya.

Mekeng menjelaskan penerbitan obligasi daerah tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, sumber pembayaran obligasi tersebut berasal dari pendapatan proyek yang dibiayai melalui penerbitan obligasi.

Beberapa proyek yang dapat menggunakan skema ini antara lain pembangunan rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air (water management), hingga pengelolaan sampah (waste management).

“Obligasi daerah itu bisa diterbitkan basisnya adalah proyek, dan proyeknya itu pun harus bisa menghasilkan uang atau cash flow sehingga obligasi itu bisa dibayar dari proyek tersebut,” jelasnya.

Tenaga Ahli FPG MPR RI Aditya Anugerah ‘Didi’ Moha (ADM) salah seorang pendorong UU OD menambahkan di sarasehan diulas mengenai kebutuhan pembiayaan daerah, pemetaan peluang investasi, serta peran otoritas jasa keuangan dan perbankan dalam pengembangan obligasi daerah.

ADM mantan anggota FPG DPR RI dua periode mengaku optimis DPR RI akan merespons gagasan UU OD FPG MPR.

Kata Sekretaris PG DPD Sulut usai sarasehan FPG MPR telah serahkan naskah akademik (NA) kepada DPR RI. Naskah telah diterima Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati

“Kami Fraksi Partai Golkar MPR RI telah membuat dan menyerahkan Naskah Akademik Obligasi Daerah dari pimpinan MPR RI ke pimpinan DPR RI yang tadi telah hadir langsung. Kami optimis  bisa menjadi usulan atau inisiatif DPR untuk  digodok menjadi undang-undang,” kata ADM lalu menambahkan.

“Untuk skema obligasi daerah beda dengan pinjaman pemerintah daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). kedua skema tersebut memiliki mekanisme pembayaran yang berbeda. Kalau SMI dipotong dari DAU.”

.DPR RI Siap Kawal & Kaji

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati usai sarasehan usai menerima naskah menjelaskan ini merupakan hasil penjaringan aspirasi di sembilan provinsi selama satu tahun terakhir.

“Inisiatif ini bukan sekadar penyerahan dokumen administratif antarlembaga legislatif, namun suatu wujud nyata diplomasi parlemen domestik, kolaborasi sinergis antara MPR sebagai pengawal konstitusi dan DPR sebagai pemegang mandat pembentukan undang-undang,” katanya.

Sari menegaskan hingga kini sekitar 70 hingga 80 persen postur APBD di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, ruang gerak APBN memiliki prioritas nasional yang besar, mulai dari transisi energi hijau, ketahanan pangan dan lainnya.

“Kita tidak bisa membiarkan kepala-kepala daerah kita terbelenggu dalam pola pikir business as usual. Hanya menunggu kucuran dana transfer untik menggerakkan roda ekonomi rakyat di daerah, kita membutuhkan terobosan pembiayaan inovatif atau innovative financing,” katanya.

Sari menilai OD menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat. Menurutnya, terdapat tiga pilar strategis dalam penerbitan obligasi dan sukuk daerah.

Pertama, mempercepat pembangunan proyek publik produktif (capital expenditure driver), seperti rumah sakit umum daerah, pengolahan air minum, sanitasi terpadu, hingga sentra logistik antardaerah.

Kedua, memperluas partisipasi investasi masyarakat sekaligus memperdalam pasar keuangan. Ketiga, mendorong peningkatan tata kelola pemerintah daerah (governance discipline).(dtc)

Pos terkait