harimanado.com,Jakarta- Proyek ambisius Presiden Prabowo Subianto – Wapres Gibran makan bergizi gratis (MBG) terus memancing reaksi. Setelah aktivisi anti korupsi, giliran DPR RI mulai mengusik MBG.
Ketua DPR Puan Maharani mendesak adanya evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG, lantaran ribuan anak keracunan.
“Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Lanjutnya, keberhasilan program MBG harus dijaga lewat pengawasan ketat dan komitmen pihak terkait yang terlibat. Puan pun meminta adanya perbaikan, bukan mencari kambing hitam atas kasus-kasus keracunan yang terjadi.
“Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam,” ujar politikus PDIP itu.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui sebanyak 4.711 porsi MBG telah menyebabkan gangguan kesehatan hingga ditetapkan menjadi kejadian luar biasa (KLB) hingga 22 September 2025.
Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus. “Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ujarnya.
Namun kata Dadan, dari 4700 an kasus, BGN telah salurkan 1 miliar porsi makan.
“Kami sesali itu dan Kami terus perketat mekanismenya,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9/2025), melansir Antara.
Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program MBG disetop. JPPI juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sistem tata kelola MBG secara total.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto menjelaskan, kasus-kasus keracunan MBG di berbagai daerah menunjukkan adanya kesalahan sistem MBG, bukan kesalahan teknis.
“Kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, melalui forum yang sangat terhormat ini, di depan Bapak-Ibu dari Komisi IX DPR RI. Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo.
“Jangan jadikan anak jadi target-target program politik yang akhirnya malah mengesampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak,” ujarnya.(kompas/detik)
