MANADO – Sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang berkarir di Sekertariat DPRD Manado mengeluh dengan sisa gaji mereka.
Ada yang mengaku tidak dibayarkan mulai dari pertengahan 2021 sampai mereka dirumahkan akhir 2021.
“Kami jika dibayarkan, masing-masing mendapatkan, Rp 2 juta per orang, namun sayang sekali tidak sesuai kesepakatan,” kata salah satu THL yang ingin namanya tidak disebutkan.
Menurut informasi, Gaji THL Di Sekertariat Dewan diduga banyak yang diutak atik oknum di Setwan.
Diketahui, rata-rata semua THL menerima gaji di Juni, kemudian dipending sejenak sampai Juli hingga Agustus. Di September mereka masuk lagi dengan mendapat gaji di Oktober. Hanya sebulan menerima, Itu pula, hanya sebagian kecil THL menerima.
Sedangkan di Desember pembayaran janggal karena ada yang tetap diberikan gaji ada pula tidak, padahal, nama mereka tercantum sebagai THL di instansi itu.
“Semuanya terjadi di 2021. Besaran gaji saat itu dari Rp 2,5 juta turun menjadi Rp 2 juta,”ungkap mereka.
Sekwan DPRD Manado Drs Zaianal Abidin mengaku kaget ada THL belum menerima. Ia mengatakan untuk 2022 tidak ada lagi utang. Dengan kata lain bahwa gaji THL telah hangus.
“Itu hangus dipastikan, tak ada piutang untuk dibayarkan kembali karena sudah masuk periode anggaran 2022,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Srikandi Partai Gerindra Mona Kloer SH MH angkat bicara.
Dia menegaskan, sangat jelas kalau segala bentuk pembiayaan lewat mekanisme yang telah ditetapkan untuk dibayarkan.
Sebab, pembayaran gaji THL sudah diputuskan dalam rapat Badan Anggar (Banggar) di pembahasan yang dilakukan saat APBD-Induk 2021 lalu. Tetapi masuk teranggarkan ada sepanjang tahun tersebut.
“Ketika itu didanai jumlahnya selama setahun sehingga otomatis tak ada yang terlewatkan. Hal ini kemudian tak terlaksana berarti jadi pertanyaan besar kami,” terangnya.
Anggota Legislator Lainnya Jurani Rurubua juga mengatakan hal yang sama.
“Iya, 2020 dan 2021 telah dianggarkan dan itu harus terbayarkan,” jelas Jurani saat di konfirmasi melalui Via Whatsapp.
Pemerhati politik dan pemerintahan Kota Manado Terry Umboh mengatakan ini adalah permainan lama.
“Ini fenemona lama, ada ASN yang turut mengatur pembayaran gaji THL,” tandasnya.
Dia pun meminta, Pemerintahan sekarang harus lebih jelas mengatur upah para THL.
“Harus diteliti juga kompetensi THL yang dimasukkan, kalau cocok di bidangnya itu bakal membantu para wakil rakyat,” ungkapnya.
Diketahui, di 31 Desember 2021 telah habis kontrak kerjanya dan per 1 Januari 2022 para THL sudah dirumahkan. Direncanakan, dipanggil berdasarkan evaluasi mulai Februari. (cw1)
