JAKARTA- Ratusan kepala daerah telah resmi menjabat, usai dilantik serentak Presiden Prabowo Subianto di halaman istana merdeka, Jakarta, Kamis (20/02).
Ada sebanyak 961 orang, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
Ratusan kepala daerah ini dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Untuk gubernur dan wakilnya diberi Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-203
Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030
Yang menarik dari prosesi itu adalah enam kepala daerah. Mereka terpilih menjadi perwakilan dalam acara pelantikan serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2025 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Dalam prosesi yang dihelat di halaman tengah di antara Istana Merdeka dan Istana Negara, Jakarta, mereka menjadi simbol keberagaman Indonesia dengan mewakili enam agama di Tanah Air.
Enam kepala daerah perwakilan tersebut adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Islam), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu), dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Kristen Protestan).
Dari enam orang, Wali Kota Manado Andrei Angouw paling menyedot perhatian. Lantaran AA sapaan akrabnya satu satunya wali kota beragama paling minoritas di Indonesia, agama Konghucu.
Ada puluhan juta pasang mata yang saksikan dari youtube prosesi saat AA diundang ke depan presiden. Kemudian tanda tangan berita acara dan beri hormat. Malah di sesi Prabowo jabat tangan, putra Langowan itu sempat berbisik agak lama dengan AA dan istrinya Irene Pinontoan.
Secara keseluruhan, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik hari ini berasal dari 481 daerah.
40 perkara yang masih dalam tahap sidang Mahkamah Konstitusi, yakni tiga provinsi, tiga kota dan 34 kabupaten, termasuk di wilayah Aceh, serta dua kabupaten/kota (Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang) yang
