Harimanado.com,,MANADO– Gonjang ganjing kelangkaan beras lokal Sulut moga moga mereda. Pasalnya beras bantuan pemerintah telah digelontorkan Pemprov Sulut.
Beras cadangan milik Pemprov Sulut disalurkan melalui Perum Bulog Kantor Wilayah SulutGo, untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat Program penyaluran bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CPP) gratis untuk alokasi Juni–Juli 2025.
Bantuan ini menyasar 138.676 penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh kabupaten/kota se-Sulut dengan total distribusi mencapai 2.773.520 kilogram atau 2.773 ton beras.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Sulut sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulut Denny Mangala, menyampaikan bahwa program ini adalah bagian dari strategi nasional untuk meredam potensi krisis pangan sekaligus memperkuat jejaring perlindungan sosial masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu.
“Penyaluran beras bantuan pangan ini merupakan instrumen konkret Pemprov Sulut dalam menjamin keterjangkauan pangan pokok bagi kelompok masyarakat rentan.
Dengan total alokasi 2.773 ton beras untuk dua bulan. Bapak Gubernur Mayjen TNI Purn Yulius Selvanus, SE berharap bantuan pangan ini akan masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi rumah tangga, ujar Mangala.
Menurut data yang dihimpun, distribusi terbesar terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan dengan 17.626 PBP, disusul Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 15.784 PBP, serta Kabupaten Minahasa dengan 15.131 PBP.
Kota Manado sebagai ibu kota provinsi mencatat 14.759 PBP. Sementara itu, wilayah kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro juga masuk dalam daftar prioritas distribusi, mencerminkan keadilan spasial dalam penyaluran bantuan.
“Bantuan ini tidak hanya menyasar daratan utama, tetapi menjangkau wilayah kepulauan yang selama ini kerap terpinggirkan dalam distribusi logistik.
Ini menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas tetap menjadi roh dari kebijakan pangan kita,” lanjut Mangala.
Program ini juga menjadi penopang stabilisasi harga beras di pasar lokal, mengingat tekanan inflasi pangan masih menjadi ancaman pasca-kenaikan harga pupuk, cuaca ekstrem, dan gangguan distribusi di beberapa wilayah.(ham)
