Harimanado.com,JAKARTA- Dana pemerintah yang diendapkan di Bank Indonesia (BI) di era menkeu Sri Mulyani Indrawati sebesar Rp425 triliun.
Dana pemerintah akan ditarik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebesar Rp200 triliun. Rencananya untuk ditebar ke perbankan umum.
Purbaya mengatakan dana ‘nganggur’ itu di antaranya berasal dari sisa anggaran lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA).
Menurutnya, hal ini membuat ekonomi tak berputar dan orang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian’. Saya (Kementerian Keuangan) sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash. Besok saya taruh Rp200 triliun,” ucap Purbaya pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).
Purbaya menjelaskan uang yang ditarik dari BI nantinya akan disimpan seperti deposito di bank umum. Pihak bank diberi keleluasaan menggunakan uang itu, tetapi tidak boleh untuk membeli surat utang negara (SUN). Dengan demikian, perekonomian di masyarakat diharapkan bisa bergerak.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan kebijakan tersebut bisa meningkatkan penyaluran kredit bank ke masyarakat.
“Sehingga kredit mengalir ke kegiatan padat karya seperti perumahan terjangkau, proyek konstruksi terkait, serta pembiayaan produktif bagi UMKM di desa,” katanya pada CNNIndonesia.com, Kamis (11/9).
Dengan begitu, serapan tenaga kerja juga bisa meningkat terutama di sektor konstruksi dan rantai pasok bahan bangunan
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan sebenarnya kebijakan ini merupakan inisiasi yang baik “Bank tentu akan berupaya memanfaatkan dana tersebut untuk memperoleh imbal hasil,”katanya.
Karena itu, Yusuf menilai kebijakan tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Ia perlu ditopang oleh langkah-langkah lain yang mampu memperbaiki ekosistem perekonomian secara simultan
“Adapun risikonya, penambahan likuiditas besar-besaran ke perbankan dapat mendorong kelebihan uang beredar, terutama jika dana tidak tersalurkan secara produktif. Kondisi ini berpotensi meningkatkan inflasi,” ujar Yusuf.(cnn)
