Harimanado.com – Anggota DPRD Sulut, Richard Sualang mengatakan bahwa sebenarnya harus dilihat dulu apa ada koordinasi antara pihak RS dan Satgas Covid. Hal itu menanggapi kejadian penjemputan paksa jenazah di Rumah Sakit Pancaran Kasih.
“Jangan dilihat dari satu sisi saja. Tapi harus cari tahu, misalnya tugas satgas apa, tugas RS apa, tugas megedukasi ke masyarakat siapa,” ujarnya.
Dikatakan personel Komisi IV ini, kalau ada kejadian seperti di RSPK, berarti harus dievaluasi. Sebab kasus seperti itu bukan baru sekali.
“Ada penolakan dan sebagainya, itu terjadi karena tak ada edukasi ke masyarakat. Berarti tugas siapa, ya termasuk satgas covid. Bukan pihak RS yang harus bicara sosialisasi.
Kami dewan juga hanya membantu saja. Apa guna ada bentuk satgas covid, misalnya di Manado, kemudian tidak jalankan tugas edukasi,” sindirnya.
Kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Manado ini, dalam satgas tersebut sudah tergabung berbagai elemen. Baik dari bidang keamanan, hukum, kesehatan, kebijakan serta eksekutif.
“Makanya, harus tahu juga penyebabnya apa. Nah, jikalau ada kejadian sama kedepan, reaksi masyarakat akan sama, marah-marah. Karena ikut contoh,” ucapnya.
Selain itu juga lanjutnya, harus ada transparansi dari RS soal status pasien, mensosialisasikan prosedur peningkatan status.
“Masyarakat ini masuk PDP, jadi harus diberitahu. Dan harus diberitahu juga prosedurnya. Misalnya sembuh covid harus berapa kali tes. Kan soal ini banyak masyarakat tak tahu. Makanya, ini adalah tugas satgas covid,” tandas Sualang. (An1)
