Jakarta- Kampanye produk halal pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) gencar dilakukan pemerintah pusat.
Selain kementerian agama, dukungan produk halal UMKM dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Mendagri mengatakan ini di saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Pembahasan Percepatan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi, Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Sosialisasi Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada Pemerintah Daerah, dan Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ini masalah halal, sertifikat halal, jaminan produk halal ini bukan berarti kita akan berorientasi kepada agama tertentu, atau mungkin, mohon maaf, bahasanya mungkin ada yang mengatakan mungkin ini islamisasi, bukan. Tapi ini sudah pertarungan dagang, pertarungan global, ekonomi,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).
Dia mengatakan Indonesia salah satu negara umat muslim terbesar di dunia, di samping Pakistan dan negara lainnya. Namun, produsen utama produk halal justru berasal dari negara-negara seperti Brasil itu nomor satu, eksportir makanan halal. Kemudian India, Amerika, Rusia.
“Itu adalah salah satu negara-negara yang produsen halal yang besar-besar,” ujarnya.
Selain itu, tren konsumsi produk halal meningkat pesat, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.
“Jadi sudah menjadi persaingan global. Oleh karena itulah kita mendorong dalam negeri Indonesia, kita mengkonsumsi produk halal dalam negeri, produk sendiri,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia agar mampu memperkuat produksi halal dalam negeri. Salah satunya melalui percepatan sertifikasi halal bagi UMKM yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).
“Ini perlu melibatkan seluruh Pemda-Pemda mendorong supaya kita menikmati produksi (halal) dalam negeri sendiri, konsumen masyarakat kita. Jangan diserbu dari luar,” tutupnya.(cnbc)
