Harimanado.com,MANADO– Proyek 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto mulai disosialisasikan. Sulawesi Utara (Sulut) pertama yang didatangi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sosialisasi dilakukan Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan dan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI), Dr Drs Imran MSi MA.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus (YS) mengundang para kepala daerah hadir di rumah dinas Gubernur Sulut, Rabu (16/4).
“Belum ada di daerah lain, ini pertama kali dilaksanakan sosialisasi program 3 juta rumah Pak Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Imran.
Imran menjelaskan berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) atau Susenas tahun 2023, backlog perumahan secara kuantitatif mencapai 9,9 juta dan kualitatif 26,9 juta rumah tangga. Ada 4,5 juta rumah tangga yang menghadapi kedua jenis backlog ini.
“Mereka tidak memiliki rumah maupun tidak tinggal di perumahan yang layak,” jelasnya.
Lanjut Imran, skema 3 juta rumah di Indonesia itu dibagi tiga yaitu perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Masing-masing 1 juta rumah.
Program tersebut bukan rumah gratis yang semuanya dibangun baru, melainkan sebagian direnovasi atau direhabilitasi.
“Masyarakat masih mengira bahwa 3 juta rumah itu adalah rumah gratis semuanya padahal enggak. 3 juta rumah itu ada dibangun baru, ada yang sifatnya renovasi atau rehabilitasi, itu yang dipadukan,” bebernya.
Kata Imran pembiayaan tidak APBN murni, tetapi melibatkan multi stakeholder dan ekosistem yang ada di Indonesia.
“Stakeholdernya itu mulai dari pusat kementerian dan lembaga, kemudian di pemerintah daerah itu ada pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai di desa-desa,” ujarnya.
Dari 3 juta, kuota Sulut belum ada. Akan melihat data yang dikeluarkan oleh BPS yaitu Data Tunggal, Sosial, dan Ekonomi Nasional Tahun 2025.
“Kita tunggu ini sampai dengan bulan April usulannya, nanti paling kita akan perpanjang itu mungkin Mei,” katanya.
Imran menambahkan dalam FLPP Subsidi nantinya masyarakat berpenghasilan rendah menetap di luar DKI dan Papua akan menerima uang senilai Rp7 juta per orang.
“Kalau sudah kawin itu Rp8 juta. Kalau DKI itu Rp12 juta sama dengan Papua,” tambahnya.
Sedangkan bantuan stimulan per rumah tangga yang tinggal di luar Papua senilai Rp20 juta.
“Jadi itu nanti ada stimulan yang diberikan untuk per rumah tangga itu Rp20 juta untuk yang di luar Papua, tapi untuk Papua itu Rp40 juta karena apa? Tingkat kemahalannya berbeda,” tambahnya lagi.
Adapun pagu anggaran pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun anggaran 2025 senilai Rp3,462 triliun yang dibagi untuk Program Dukungan Manajemen Rp671,05 miliar, Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp2,791 triliun (Fisik Rp2,707 triliun, Non Fisik Rp84,17 miliar).
Kemudian Ditjen Kawasan Pemukiman senilai Rp541,60 miliar, Ditjen Perumahan Pedesaan Rp290,28 miliar, dan Ditjen Perumahan Perkotaan Rp1,475 triliun.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulut, Yulius Selvanus berharap program tersebut nantinya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat di 15 kabupaten/kota sesuai peruntukannya.a.(*)
