Harimanado.com,MANADO- DPRD Sulut menemukan fakta lain terkait stok beras lokal Sulut. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut dengan pimpinan SKPD dan Perum Bulog Divre Sulut Senin (14/07/2025).
Fakta init terkait terkait sumber kelangkaan beras di pasaran yang memicu harga beras naik sampai Rp17.000 di pengecer dan Rp 19,000 di warung warung.
RDP dipimpin wakil ketua DPRD, Mikha Paruntu dan ketua Komisi II Inggried Sondakh dihadiri oleh sejumlah personel Komisi II.
Anggota Komisi II, Jeane Lalujan yang mengungkap kesalahan data stok dari dinas pertanian Sulut saat masa panen. Akibat informasi keliru memicu salah satu faktor harga beras melambung tinggi.
“Saya sudah mencari informasi dan data. Kalau laporan dinas pertanian sampaikan hasil panen sejujurnya mungkin pihak Bulog tidak akan tahan beras SPHP. Betul Pak ?. Lantaran laporan dinas pertanian produksi beras surplus, bulog dan pemerintah pusat berpikir tidak perlu. Kedepannya jangan lagi jadi seperti ini,”ujar srikandi PDIP itu.
Sayangnya, perwakilan dinas pertanian menghindar dan mengarahkan untuk bertanya kepada ibu kadis soal laporan surplus masa panen.
Anggota Komisi II lainnya, Angelia Wenas mengaku sudah melakukan penelusuran soal harga beras dan ternyata banyak pengusaha membeli beras dari luar karena produksi beras lokal sangat kurang.
Plt Kadis Pangan Pemprov Sulut, Frangky Tintingon mengakui produksi beras menurun akibat faktor seperti musim hujan, hama tikus, petani di Dumoga menggunakan bibit lokal. Untuk lahan 1 Ha, hanya produksi 2-3 ton.
“Setiap bulan tingkat konsumsi 24 ribu ton. Namun untuk bulan Juli, produksi beras hanya 7 ribu ton. Pasokan beras dari luar yang masuk 8 ribu ton,”ungkapnya.
Namun Tintingon menegaskan bahwa Gubernur Mayjen (Purn) Yulius Selvanus sudah siapkan program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Ada delapan titik lokasi GPM di Minsel dan tiga titik di Kota Manado.
“Kemudian, pekan ini di Kabupaten Minahasa dan wilayah lainnya. Kami bekerja sama dengan pihak Bulog,”urainya.
Pihak Bulog sendiri menyanpaikan akan menyalurkan bantuan pangan bagi 138 ribu KK per kk 10 Kg perbulan (Juni-Juli). Datanya dari DTSN by name by adress.
Wakil Ketua DPRD, Mikha Paruntu mengingatkan adanya antisipasi masalah lainnya terkait penyaluran bantuan melalui pemerintah desa dan bisa dikaitkan dengan politis.(inc/lip)
