harimanado.com,Jakarta- Pemisahan kementerian agama dan kementerian haji-umrah, membuat jajaran di bidang haji umrah kementerian agama di daerah bimbang.
Namun beberapa hari setelah pelantikan menteri dan wakil menteri haji dan umrah, status bidang haji di kanwil Sulut dan seksi haji di kemenag kabupaten dan kota otomatis di bawah kementerian haji dan umrah.
Untuk menjamin kelancaran transisi, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan struktur sementara di kementerian yang baru dibentuk ini.
Dahnil di depan peserta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Haji bersama jajaran Kemenag Sumatera Utara di Medan, Jumat (12/9/2025), mengumumkan bahwa para kepala bidang (Kabid) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag provinsi secara otomatis akan menjadi Kepala Kanwil Kementerian Haji (Kemenhaj) dan Umrah provinsi. “Jadi yang akan ditunjuk otomatis jadi kakanwil itu adalah kabid haji dan umrah,” kata Dahnil.
Hanya saja status tersebut bersifat sementara sebagai pelaksana tugas (Plt). Untuk jadi definitif tergantung evaluasi kinerja serta kompetensinya selama persiapan haji 2026.
Keputusan ini, menurut Dahnil, telah disepakati bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, untuk mengantisipasi gejolak yang mungkin terjadi.
”Proses pertama jadi kakanwil, itu adalah kabid. Tapi, kabid di-plt (pelaksana tugas) kan dulu. Dia punya integritas dan kompetensi enggak?” terangnya, seperti dilansir dari Antara.
Jika Plt Kepala Kanwil dinilai tidak memenuhi kriteria, ia akan diganti.
Di tingkat kabupaten/kota, kebijakan serupa juga diterapkan. Secara otomatis, Kepala Seksi (Kasi) haji dan umrah akan menjadi kepala kantor Kementerian Haji dan Umrah.
Untuk kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk UPT Asrama Haji Kemenag, akan tetap menjadi kepala UPT Kementerian Haji dan Umrah di daerahnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) Kementerian Haji dan Umrah akan segera terbentuk. Rencananya, kementerian ini akan merekrut 13 pejabat eselon I dan memindahkan 200 pegawai dari Kemenag serta 50 dari Kementerian Kesehatan. “Kita harus selesai ini pada bulan September,” pungkasnya.
Di Kanwil Kemenag Sulut yang menjabat kabid penyelenggara haji dan umrah Wahyudin Ukoli. Pejabat karir yang dianggap sukses mengelola perjalanan haji di Sulut selama dua tahun.
Saat diminta tanggapan, Wahyudin mengelak untuk memberi komentar. Mantan qori Manado ini meminta semua menunggu keputusan pusat.
“Semuanya kita menunggu kebijakan menteri,”katanya(*)
