MANADO–Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga kini masih menjadi beban masyarakat. Berbagai lembaga dan mahasiswa pun terus menyuarakan melakukan penolakan atas kebijakan tersebut. Sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak henti-hentinya mencari solusi mengantisipasi kenaikan BBM.
Kepala Bidang Perlindungan dab Jaminan Sosial Provinsi Sulut, DR Zulkifli Golonggom MSi mengatakan sebagai mantan mahasiswa, ia pernah mengalami dan merasakan perjuangan untuk melawan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. “Program bantalan sosial ini setidaknya menjadi solusinya. Program ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan pemerintah pada masa covid-19 yakni Jaringan Pengaman Sosial (JPS),” terangnya.
Lanjutnya, pemerintah berupaya membangun bantalan sosial guna mengurangi beban APBN yang terlalu banyak. “Anggaran bantalan sosial yang disediakan pemerintah sekitar Rp 12,9 triliun. Kementerian sosial akan berencana menyalurkan bantuan sosial bersubsidi kepada masyarakat menengah kebawah,” ujar Zulkifli yang mengaku akan memfasilitasi permasalahan dari berbagai lembaga dan mahasiswa.
Zulkifli juga menambahkan, kenaikan BBM di Sulut dari hasil survei PT Pertamina Wilayah Sulut masih relatih aman. “Namun begitu, ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Mari kita bersama-sama melakukan pengawasan terhadap mafia minyak serta mengawasi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tepat sasaran,” tutupnya.(***)
