APBD 2024, Fokus Tekan Kemiskinan, Pengangguran dan Belanja Pilkada

Harimanado.com,MANADO—  DPRD Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulut (Pemprov) mulai menggodok RAPBD 2024.

 DPRD Sulut mengundang Pemprov Sulut di rapat paripurna penyampaian KUA PPAS tahun anggaran 2024  bersamaan pembahasan Ranperda  pertanggungjawaban APBD tahun 2022 Selasa(18/7/2023).

Bacaan Lainnya

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) dan semua kepala SKPD hadir di rapat paripurna di Kantor DPRD Sulut Selasa.

OD sapaan akrab gubernur mengakui,secara eksklusif penyelenggaraan APBD Sulut Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan dengan baik, akuntabel, transparan serta sesuai kaidah-kaidah regulasi penggunaannya.

“Itu semua demi mencapai output dan outcome yang bernilai guna bagi pembangunan dan kemajuan daerah,” terangnya.

Ia mengatakan, sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sulut tahun 2021-2026 hingga tema pembangunan daerah tahun 2024, nanti difokuskan pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Itu melalui pembangunan yang merata, yakni pembangunan berwawasan Lingkungan, Pemerataan dan Pembangunan, Penanggulangan Kemiskinan, Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata, Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah dan Stabilitas Daerah yang Terjamin,” ungkapnya.

Ia menerangkan kebijakan umum APBD tahun 2024 ini salah satunya didasari dan mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi dan kondisi perekonomian yang baik dalam tingkatan nasional maupun terdapat isu perkembangan ekonomi dunia yang diwarnai dengan sentimen resesi ekonomi global dan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain krisis energi negara-negara Eropa yang secara tidak langsung memicu pertumbuhan ekonomi reaktif bagi sebagian negara di dunia.

“Seperti yang kita hadapi berdasarkan isu utama perkembangan perekonomian dunia tahun 2022-2023 adalah tingkat inflasi yang tinggi, sangat mempengaruhi perekonomian global termasuk kebijakan yang diambil yang juga berdampak pada negara Indonesia, sehingga mempengaruhi kebijakan keuangan daerah,” terangnya.

Orang nomor satu di Sulut ini menuturkan, kebijakan umum APBD yang nantinya akan dibahas dan disepakati dapat menjadi acuan komprehensif untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS APBD tahun 2024.

“Secara target ekonomi maju untuk tahun 2024 diantaranya pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5 sampai 5,5 persen, inflasi dapat dikendalikan pada angka 3+1 persen, kemiskinan pada angka 6,2 sampai 7 persen, pengangguran 6,1 sampai 6,4 persen dan indeks pembangunan manusia dapat dipertahankan pada angka 74,5 persen,” paparnya.

Ia menjelaskan, APBD Sulut tahun 2024 sesuai ketentuan akan dialokasikan anggaran tersebut mendukung sosialisasi pilkada tahun 2024, karena itu dalam KUA PPAS ini telah dialokasikan kebutuhan anggaran untuk menyukseskan agenda demokrasi nasional.(lyp)

Pos terkait