Harimanado.com, JAKARTA– Jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terus digoyang. Belum selesai isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Airlangga kini terseret kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah.
Posisi Airlangga di pucuk ‘pohon beringin’ pun pelan-pelan mulai digergaji. Dua tokoh Golkar, Luhut Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia, memberi sinyal siap menggantikan Airlangga.
“Kalau (banyak kader yang) mendukung, mau (jadi Ketua Umum Golkar). Iya betul berkali-kali saya didatangi (kader senior Golkar),” kata Luhut di Denpasar, Selasa (25/7/2023).
Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini mengaku priihatin dengan elektabilitas partai yang kian merosot. B
Ia berpendapat, elite Golkar harus menyiapkan langkah serius untuk memperbaiki kondisi tersebut jelang Pemilu 2024. “Ya memang harus ada langkah-langkah memperbaiki itu enggak bisa juga kita menangisi saja. Harus ada langkahnya, apa langkahnya? Itu elite-elite Golkar saja (yang lakukan),” kata dia.
Namun, Luhut tidak mau ikut campur mengenai mekanisme pergantian pemimpin di tubuh Golkar. Sebab, Menteri Koordiantor Bidang Investasi dan Kemaritiman itu memandang Airlangga sebagai teman baiknya.
Bisa Cuma Ditangisi “Airlangga itu teman baik saya, saya enggak ada biarin saja mekanisme mereka jalan. Saya sih nunggu aja, enggak ada kepentingan yang begitu serius,” kata Luhut.
Menteri Invetasi Bahlil Lahadalia pun tidak menampik bahwa ia bersedia menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga. Menurut dia, setiap kader yang merasa punya tanggung jawab untuk mengabdi pasti terpanggil memimpin partai tersebut. “Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Namun, ia menegaskan bahwa ia bakal mengikuti aturan partai untuk menjadi ketua umum Golkar. Ia pun mengaku masih berstatus sebagai kader Golkar meski tidak mempunyai jabatan struktural. “Saya itu kan dari 2001 sampe 2014 struktural, selebihnya saya enggak lagi struktural, tapi kan saya enggak pernah pindah partai,” ujar dia.
Politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Golkar pun kini mendorong agar munaslub dapat digelar pada bulan Juli 2023. Menurut Lawrence TP Siburian, salah satu anggotanya, politisi senior Golkar sudah memberikan waktu selama satu tahun untuk Airlangga membenahi kepemimpinannya. Namun, sampai saat ini, hasilnya dianggap tidak nampak. “Kita minta itu bulan Juli ini juga munaslub. Satu tahun dari kami yang sudah kami undur tahun lalu,” ujar Lawrence.
Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai hal itu sulit terlaksana dalam waktu dekat.
Sebab, menurut Arya, sebagian besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar memilih bermain aman dengan tidak menyuarakan isu munaslub, supaya dapat berlaga di Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.(Kompas)
