KemenkumHAM Beber Pemkot Manado Selama 3 Tahun Absen Pelayanan Bidang Hukum dan HAM, AA: Saya akan Minta Sekkot dan Kepala SKPD Harus Ikut

Plt Kakanwil Kemenkum HAM Jonny Simamora serahkan sertifikat batik ke Wali Kota Manado Andrei Angouw Jumat (28/1).(foto:ist)

MANADO – Pemerintah Kota Manado ternyata punya rapor kurang di mata Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, KemenkuHAM menaruh harapan besar pemerintahan Wali Kota Manado Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota Manado dr Richard Sualang rapor kurang itu akan berubah bagus.

Bacaan Lainnya

Rapor ini dibeber Plt Kepala Kanwil KemenkumHAM Jonny Pesta Simamora saat bertamu ke gedung serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Jumat (28/1).

Simamora didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun serta para kepala bidang dan jajaran pada divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan tujuan mereka untuk melakukan beberapa kerja sama dalam memberikan pelayanan publik yang cepat. Selain itu mengkoordinasikan keikutsertaan Pemkot Manado dalam Kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

“Mohon maaf pak wali kota Manado, selama tiga tahun terakhir ini Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM lantaran absen ikut serta dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM,” beber Simamora

Kata Simamora Pemkot Manado baiknya mulai tahun ini ikut serta, agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional.

Makanya kementerian berharap agar ada OPD di Pemkot Manado ikut serta dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

“Kami berharap agar bisa lakukan MOU untuk kerja sama dalam bidang Hukum dan HAM dalam kaitan dengan pelayanan publik antara pemerintah kota dengan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara,”tandasnya.

Wali Kota Andrei Angouw (AA) menyambut sangat baik tawaran Kemenkum HAM. Apalagi yang diminta kerja sama terkait service public. Pemkot Manado kata akan berkoordinasi kapan saja.

“Kami menargetkan pelayanan publik berubah cepat dan memuaskan. Salah satu upaya Pemkot Manado meningkatkan pelayanan publik dengan membuka mall pelayanan publik di Kompleks Mantos III. Kalau ada yang bisa kami suport nanti tolong disampaikan,” kata

Wali Kota.

AA pun menaggapi soal tiga tahun ketidak ikutsertaan pemkot Manado di kegiatan sebagai Kota Peduli HAM, akan dia tegaskan kepada pimpinan SKPD Pemkot Manado.

“Saya akan meminta kepada jajaran pemerintah Kota baik kepada Sekretaris Kota dan instansi terkait untuk ikut serta merespon segala sesuatu dalam kaitan pelayanan publik yang berbasis dengan Hukum dan HAM,”janji AA.

Soal MOU Wali kota siap dan bersedia mengunjungi Kantor Hukum dan HAM untuk melakukan penandatanganan MOU.

Pertemuan ini ikut dihadiri Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat dan Asisten I Heri Saptono.

Di akhir pertemuan Plt Kakanwil menyerahkan sertifikat pendaftaran Hak Cipta kepada Pemerintah Kota Manado bermotif batik dengan judul “Batik Manado” kepada Walikota Manado. (cw1)

Pos terkait