KPU Sulut Patut Dengar Masukan Liando, Buruknya Managemen Logistik  Berakibat Fatal 

dari kanan: Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, Dr Ferry Liando dan Sekretaris KPU Sulut, di FGD baru baru ini

Harimanado.com, MANADO— Ada bahaya mengancam pelaksanaan Pemilu 2024  di hari puncak  14 Februari 2024.

Olehnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulut lebih  hati hati dan cermati dengan seriuslogistik Pemilu 2024.

Bacaan Lainnya

Pakar pemilu Sulut Dr Ferry D Liando ikut mengingatkan kapasitas KPU Sulut memanaj logistik pemilu sangat menentukan kualitas Pemilu 14 Februari 2024.

“Para penyelenggara khususnya KPU Sulut dan daerah harus matang mengelola. Sebagai penyelenggara Pemilu harus proaktif,” kata Liando di Forum Group Discussion (FGD) di hotel berbintang di Jalan Piere Tendean Selasa(6/12/2023).

KPU Sulut mengundang dosen Ilmu Politik Unsrat ini supaya memberi masukan di FGD Manajemen Distribusi Logistik Pemilu.

Manajemen logistik pemilu tidak sekadar masalah teknis, tapi akan berdampak pada kedaulatan rakyat yang berhak memilih.

Jika manajemen logistik KPU Sulut buruk bisa menyebabkan surat suara habis, akibatnya sebagian pemilih  akan kehilangan hak electoral di tempat pemungutan suara (TPS).

Liando mengungkapkan jika pemilih tidak dapat lagi memilih karena kehabisan surat suara, secara otomatis membatalkan kedaulatan warga negara dalam memilih. Padahal pemilu itu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Lanjutnya ada kebijakan KPU jika dalam satu TPS kehabisan surat suara yakni bisa memilih di TPS lain.

Tetapi kenyataannya kertas suara yang tersedia di TPS juga terbatas.Liando menegaskan selain menghilangkan hak politik warga negara, manajemen logistik yang buruk dapat menyebabkan pula munculnya kecurangan baik yang dilakukan oleh pemilih atau petugas di TPS. ” Parahnya lagi jika ada pemilih yang berpotensi mencoblos dua kali di dua TPS karena tinta penanda sudah mencoblos dapat dengan mudah terhapus sekejap karena kualitas tinta yang buruk,” tandasnya.

Manajemen logistik yang buruk juga berpotensi terjadi pemungutan suara ulang atau PSU. Jika logistik terlambat didistribusi ke TPS tidak sesuai dengan waktu yang dianjurkan maka Bawaslu dapat merekomendasikan PSU. Namun demikian partisipasi pemilih pada PSU sangat rendah. FGD tersebut di Buka ketua KPU Kenly Poluan. Hadir komisioner Awaludin Umbola dan sekretaris KPU Lucky Firnandi Majanto serta ketua dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota se sulut dan pemeriksa Daerah TPD DKPP Sulut Dr Victory Rotty.(*)

Pos terkait