Harimanado.com,Jakarta- Rasa kecewa jutaan PNS lantaran gaji 2026 tidak naikkan Presiden Prabowo Subianto ternyata ada alasannya.
Saat Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR pekan lalu
Prabowo mengatakan fokus di 8 program prioritas nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan memang belum ada keputusan dari pemerintah soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026.
Menurutnya, ruang fiskal dalam APBN tahun depan sudah banyak terserap untuk program-program prioritas nasional.
“Untuk gaji, kita juga akan melihat fiscal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani
Lalu apa program prioritas pemerintah pada 2026 mendatang?
Berikut daftar program prioritas Prabowo yang buat kenaikan gaji PNS buram di 2026:
1. Ketahanan pangan – Rp164,4 triliun
Dari jumlah tersebut, subsidi pupuk mencapai Rp53,3 triliun dan dukungan kepada Bulog sebesar Rp22,7 triliun.
2. Ketahanan energi – Rp402,4 triliun
Subsidi energi masih menyerap porsi terbesar anggaran. Pemerintah mengalokasikan dana untuk subsidi BBM, listrik, serta LPG 3 kilogram.
Tak hanya itu, anggaran energi juga diarahkan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT), insentif biodiesel, serta program listrik desa. Pembangunan infrastruktur energi menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses dan memperluas pemanfaatan energi bersih di seluruh wilayah.
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Rp335 triliun
Program MBG menjadi salah satu prioritas besar dalam APBN 2026. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, hingga balita.
Selain memberikan asupan gizi, MBG juga diharapkan memberi dampak ekonomi.
4. Pendidikan – Rp757,8 triliun
Sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar dalam APBN 2026. Anggaran ini mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, serta beasiswa LPDP untuk 4.000 penerima.
5. Kesehatan – Rp244 triliun
Anggaran kesehatan diarahkan pada layanan dasar dan perluasan akses. Salah satunya berupa bantuan iuran asuransi kesehatan sebesar Rp69 triliun yang ditujukan bagi 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran.
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM – Rp181,8 triliun
Pemerintah merencanakan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai wadah ekonomi produktif di tingkat lokal. Dukungan pembiayaan murah juga disiapkan melalui perbankan BUMN (Himbara) guna memperkuat permodalan usaha kecil.
Selain itu, tersedia subsidi bunga Rp36,5 triliun dan dana desa Rp60,6 triliun. Belanja ini diarahkan untuk memperkuat peran desa sebagai pusat ekonomi rakyat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
7. Pertahanan, keamanan, dan hukum – Rp424,8 triliun
Sementara itu, sektor keamanan dialokasikan Rp179,4 triliun dan hukum Rp60,4 triliun.
8. Investasi, perdagangan, dan perumahan – Rp57,7 triliun
Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah, dengan pembiayaan untuk 770 ribu unit rumah pada 2026.
Anggaran ini mencakup fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp33,5 triliun, dukungan melalui SMF Rp6,6 triliun, dan subsidi bunga Rp5,6 triliun.(detik/bisnis)
