Harimanado.com,MANADO— Pergerakan harga barang pokok di Sulut cenderung naik.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID) tiap bulan melakukan.evaluasi sejauh mana perkembangan penanganan inflasi.
Sayangnya, kata OD sapaan akrab gubernur, kecewa mengetahui banyak kepala daerah yang malas. Hanya mengutus staf pada Rakor tersebut.
Demikian pengakuan Olly Dondokambey SE saat menghadiri High Level Meeting 2023 bersama Bank Indonesia (BI) di aula Kantor BI Sulut Sabtu (4/11/2023).
Ia mengatakan pentingnya kepala daerah untuk hadir mengikuti Rakor TPID yang rutin dilaksanakan instansi terkait bersama Bank Indonesia. Konsekunsinya, kepala daerah tak kebagian insentif fiskal atau yang lebih dikenal dengan Dana Insentif Daerah, untuk pengendalian inflasi.
“Kepala daerah yang rajin mengikuti rakor TPID, memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi,” ungkap Gubernur Olly.
Pada pemaparan Overview Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2023, Gubernur Olly mengatakan insentif fiscal itu sangat membantu pemerintah daerah. Terutama saat daerah mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.
“Karena aktif dan sering ikut rapat koordinasi pengendalian inflasi, maka Pemprov Sulut dan kabupaten/kota lainnya diberikan insentif fiscal. Jadi ada hasilnya,” tuturnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa selain aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, daerah juga harus menyediakan pelaporan dari berbagai upaya yang sudah dilakukan.
“Apa yang sudah kita lakukan kita laporkan,”ujar Olly.
Olly juga mengatakan, inflasi itu bukan perkara sederhana. Kalau inflasi tinggi maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya diperlukan kerja sama,” tutur Olly sembari mengisahkan pada tahun 2022 Sulut sempat puas di peringkat dua, padahal pengendalian inflasi Sulut, jauh di bawah nasional.
Sebelumnya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Andry Prasmuko mengungkap daerah yang mendapatkan insentif fiscal nilainya cukup fantastis.
Kota Bitung mendapatkan dana sebesar Rp11 miliar, Minahasa Selatan Rp2 miliar, Bolaang Mongondow Rp9 miliar dan Minahasa Utara Rp9 miliar.
“Daerah-daerah tersebut mendapatkan insentif fiscal karena capaiannya dalam mengendalikan inflasi,” tutur Prasmuko.
High Level Meeting TPID Sulut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, para kepala daerah dan lainnya.(lyp)
