Harimanado.com,MANADO— Aparat desa di Sulut diminta super hati hati. Jangan sampai terpeselet dengan godaan dana desa.
Untuk menahan godaan, jalan satu satunya harus tranparan dan perkuat integritas supaya akuntabe mengelola dana tersebut. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw, di Sosialisasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat di Lingkungan Pemprov Sulut di Hotel Ibis Manado, Selasa (13/6/2023).
Kegiatan yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut dihadiri para kepala desa (kades).
Kandouw mewarning jangan sampai kepala desa berurusan dengan aparat penegak hukum (APH) terkait dana desa. Seperti di Kabupaten Minahasa sudah ada lima kepala desa masuk penjara.
“Ini dua hal penting. Tadi saya dibisik dana desa naik terus. Kalau otaknya rampok, rampok jalan. Saya underline, akuntabel dan integritas. Pengalaman saya pengelolaan keuangan kalau tak diawasi bahaya. Sedangkan diawasi masih lalai apalagi tak diawasi,” ucapnya.
Wagub Kandouw meminta para pengelola keuangan di desa transparansi alias tidak boleh tutup-tutupi berapa dana masuk dan keluar.
“Kalau perlu day by day disampaikan ke masyarakat. Prinsip transparansi harus diketahui semua pihak di desa, melibatkan semua masyarakat atau partisipatif. Harus duduk sama-sama supaya sense of beloing rasa memiliki ada. Jadi, segala sesuatu libatkan. Kalau perlu bikin rapat desa,” terangnya.
Kandouw sarankan para kades membuat program yang sustainable (berkelanjutan). Konretnya seperti efek dana desa 2020-2030 masih dapat dirasakan outcome. .
Ia mendorong para pengelola dana desa ikut fokus pada program inflasi dan stunting, yang menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo.
Acara dihadiri Asisten I Denny Mangala, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut Jemmy Kumendong, para kepala desa se Sulut dan lainnya.(*)
