Harimanado.com,JAKARTA- Keaslian ijazah kelulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi) masih didebatable.
Masyarakat tercebur ke kubu pro kontra soal asli atau palsu ijazah Jokowi.
Kontroversi ini berhasil diteropong oleh lembaga survei LSI Denny JA melalui survei yang dilakukan sejak 28 Mei- 12 Juni 2025.
Hasil survei nasional LSI Denny JA mengungkapkan: 74,6% publik menyatakan tidak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Hanya 12,2% yang percaya pada tuduhan tersebut.
Angka ini ditemukan selain survei, LSI DJA melakukan riset mendalam dilengkapi pendekatan kualitatif, termasuk wawancara mendalam, FGD, dan analisis media
LSI menemukan yang tidak percaya ijazah Jokowi palsu semua segmen demografi, dari berpendidikan rendah hingga terpelajar, dari akar rumput hingga kelompok mapan, dari pedesaan hingga perkotaan, dari Gen Z hingga baby boomer, serta dari seluruh konstituen partai politik.
“Semua golongan pendapatan rendah sampai tinggi di atas 6-70 persen tidak percaya ijazah palsu. Pendidikan SD ke bawah: 81,5% tak percaya, SMP/sederajat: 73,7% tak percaya dan SMA/sederajat: 69,8% tak percaya,”kata direktur LSI Aji Alfarabi via rilis, Kamis (31/07)
Untuk gender, 78,2 persen perempuan tak percaya dibanding laki-laki 71,2%.
Berdasarkan usia gen Z (di bawah 27 tahun) 71,4% tak percaya, milenial: 73,7% dan gen X: 76,1%. Yang menarik ketidakpercayaan juga dari pendukung partai. Partai Gerindra 80,5% tak percaya, Golkar: 80,6%, PKB: 80,8%,PDIP: 80%
“Berdasarkan pilihan capres, pemilih Prabowo Subianto 79,4% tak percaya, pemilih Ganjar Pranowo: 67,9% dan pemilih Anies Baswedan: 51,7% tidak pecaya.
Akan tetapi, LSI DJA menangkap bahwa rakyat tidak terpengaruh (72,6% menyatakan tidak terpengaruh
dan 22,6% menyatakan kepercayaan mereka terganggu
Yang menarik, angka 22,6% ini lebih besar dari 12,2% yang percaya faktual terhadap isu ijazah palsu. Artinya, daya rusak isu ini tidak hanya menyentuh fakta, tapi juga ranah persepsi dan simbolik.
Dua kelompok yang paling mudah terpengaruh ini memiliki karakteristik serupa: akses informasi tinggi, literasi digital memadai, serta kecenderungan kritis terhadap elite.
Denny JA menarik kesimpulan penting bahwa secara makro, isu ini gagal mencederai legitimasi Jokowi di mata mayoritas rakyat.
” Secara mikro, isu ini berdampak nyata pada segmen-segmen strategis yang berpotensi memicu resonansi politik ke depan,”katanya.
Kata Denny isu ini—sekalipun viral dan provokatif—tidak menimbulkan krisis kepercayaan nasional. Karena tiga alasan utama:
1. Kekuatan rekam jejak Jokowi. Sebagai tokoh yang tumbuh dari bawah dan telah lolos dua kali proses verifikasi pencalonan (oleh KPU dan lembaga negara), publik menganggap tuduhan ini tidak masuk akal secara prosedural.
2. Lembaga resmi telah menyatakan ijazah itu asli. UGM, Bareskrim, dan KPU.
3. Sebanyak 64,2% responden percaya isu ini adalah manuver politik menjelang transisi kekuasaan, apalagi setelah Gibran terpilih sebagai wakil presiden.
“Dengan tiga faktor penopang—legacy Jokowi, klarifikasi institusi resmi, dan kesadaran politik publik—tidak mengejutkan jika mayoritas masyarakat menolak mempercayai isu ini,”tandasnya.
Survei LSI DJA dilakukan ke 1200 responden se Indonesia. (ham)
