Harimanado.com, MANADO–Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan New Normal atau penerapan kehidupan kenormalan baru. Namun, disejumlah daerah termasuk Sulut angka kasus pandemi Covid-19 masih terus naik. Terkait itu Anggota Komisi IV DPRD Sulut Yusra Alhabsyi mengatakan, jika Pemprov akan menerapkan kehidupan new normal atau kenormalan baru, ia meminta untuk pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memperhatikan fasilitas serta kebutuhan Pondok Pesantren yang ada di Sulut.
“Jika di Sulut akan diterapkan New Normal, maka pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota wajib membantu secara maksimal terhadap Pondok Pesantren. Karena berlangsungnya proses belajar mengajar dan tradisi kehidupan di Pondok Pesantren yang diterapkan selama ini sangat beresiko terjadi penyebaran Covid-19,” kata Ucan sapaan akrabnya saat dihubungi harimanado.com, Sabtu (30/5).
Ketua PW GP Ansor Sulut itu menegaskan kondisi sarana dan prasarana Pondok Pesantren sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan, terlebih protokol Covid-19 untuk menjalankan kehidupan kenormalan baru (new normal).
“Karena fasilitas yang ada pada Pondok Pesantren masih sangat terbatas dengan penerapan New Normal. Mulai dari ruang belajar, asrama, tempat MCK dan Pusat Kesehatan Pesantren serta fasilitas kesehatannya yang masih sangat membetuhkan perhatian dari pemerintah,” ujar mantan Anggota DPRD Bolmong dua periode itu.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, di Pondok Pesantren para santri hidup secara bersamaan siang dan malam dalam waktu yang lama.
Kerena itu dirinya meminta Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Sulawesi Utara agar berkordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memikirkan dampak penerapan kehidupan new normal terutama di Pondok Pesantren.
“Karena itu saya meminta kepada Kakanwil Kemenag Sulut untuk sesegera mungkin berkordinasi dengan Pemprov dan Pemda dalam menyikapi hal itu,” kata Yusra.
Mantan Ketua PMII Manado itu menambahkan, semua persyaratan wajib terpenuhi baru boleh memberlakukan New Normal. Iapun amengatakan hal tersebut bukan hanya berlaku bagi pesantren tapi juga bagi lembaga pendidikan agama lain.
“Kalau belum siap jangan dipaksakan agar tidak menjadi bom waktu terjadinya penyebaran Covid-19 bagi para generasi muda kita yang ada di Sulut,”tandas Yusra.(tr9/*)
